TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menanggapi kabar akan ada aksi penolakan dari lima ribuan bikers (komunitas pengendara motor) yang akan dilakukan pada 9 September mendatang terkait rencana perluasan kawasan larangan melintas kendaraan roda dua, Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat angkat bicara.

Ia mengatakan bahwa Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro, dan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI belum menyerahkan kajian rencana uji coba perluasan tersebut secara resmi padanya.

Djarot mengaku telah menyampaikan hal tersebut pada saat digelarnya rapat pimpinan.

"Kan belum (aksi), jadi aku bilang tadi pada Deputi Gubernur dalam rapim, kajian belum disampaikan pada kami secara resmi dari BPTJ, Ditlantas dan Dishub (DKI)," ujar Djarot, saat ditemui di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (4/9/2017).

Menurutnya, pihaknya baru akan memutuskan rencana yang akan dilakukan, setelah kajian tersebut disampaikan padanya.

"Setelah kajian masuk, baru kita akan putuskan bagaimana opsinya," kata Djarot.

Rencana uji coba tersebut, kata Djarot, mempertimbangkan sejumlah opsi.

Opsi tersebut bisa saja nantinya motor memang dilarang melintas tanpa batasan waktu.

Baca: Masinton Pasaribu ke KPK Bawa Koper Minta jadi Tersangka dan Ditahan

Mantan Wali Kota Blitar itu kemudian menegaskan, dirinya tidak menyetujui jika pelarangan diberlakukan mulai pukul 06.00 hingga 22.00 WIB.

"Apakah yang jelas opsinya itu tidak boleh sama sekali, (kalau) jam 6 pagi sampai jam 10 malam, saya nggak setuju," tegas Djarot.

Lebih lanjut politisi PDI Perjuangan itu menyebut masih ada opsi lainnya yang bisa diujicobakan.

Opsi tersebut yakni penerapan larangan melintas secara berkala menggunakan opai waktu, yakni mulai pukul 06.00 hingga 10.00 WIB, kemudian dilanjutkan pukul 16.00 hingga 20.00 WIB.

"Kan ada opsi lain, misalnya jam 6 hingga 10 pagi, kemudian jam 4-8 (malam) itu kajian pertama, (jika dilihat) dari sisi opsi waktu," kata Djarot.