TRIBUNNEWS.COM, BEKASI - Meski Pemerintah Kota Bekasi telah melakukan upaya penanggulangan banjir, namun jumlah titik banjir tidak berkurang.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bekasi mencatat, ada 49 titik banjir yang terjadi akibat air kiriman dari Bogor maupun berada di daerah cekungan.

"Seluruh titik banjir itu tersebar di 10 kecamatan dari 12 kecamatan di Kota Bekasi," kata Kepala Dinas PUPR Kota Bekasi, Tri Adhianto Tj di Plaza Pemerintah Kota Bekasi, Rabu (18/10).

Meski jumlah titik banjir tidak berkurang, namun Tri berdalih upaya yang dilakukan pemerintah sudah maksimal.

Bahkan pada 2016 lalu, pengentasan rawan banjir itu sudah teratasi sekitar 30 persen, melalui pembangunan sejumlah polder air di titik rawan banjir.

"Kita bangun polder air untuk menampung sementara air hujan, setelah itu air dibuang ke kali menggunakan pompa," ujarnya.

Baca: Soal Dokumen 1965, Menhan: Itu Bisa Benar Bisa Tidak, Pelakunya Sudah Kakek-kakek

Baca: Yuki Kato Udah Terlalu Lama dengan Kejombloannya, Sampai Basi dan Lumutan

Dia menjelaskan, polder air yang dibangun pemerintah tersebar di sejumlah titik. Misalnya Perumahan Dosen IKIP dengan biaya Rp 20 miliar, Perumahan Bumi Satria Kencana Rp 20 miliar, Kawasan Sasak Jarang Rp 30 miliar dan kawasan Aren Jaya dengan biaya Rp 10 miliar.

Bahkan pada 2017 ini, pihaknya membangun bendung Koja seluas 2,5 hektar, semua anggaran dari APBD Kota Bekasi.

Sedangkan, untuk biaya pengentasan banjir tahun 2017 kata Tri, pemerintah daerah menganggarkan Rp 300 miliar dari APBD 2017.

"Termasuk pembelian pompa yang bisa dipakai di daerah rawan genangan air. Untuk pompa itu disiagakan di tiap-tiap titik rawan banjir," paparnya.

Saat ini, untuk mengantisipasi air kiriman dari Bogor, kata Tri, pihaknya sudah berkordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Cisadane-Cileungsi (BWSCC).

Tujuannya adalah dengan melakukan penguatan tanggul di bantaran Kali Bekasi.