"Minimal kita ikut memperbaiki struktur perekonomian nasional. Walaupun mungkin cuma hanya di Kota Bekasi.

Progam kemandirian ekonomi juga sekaligus merupakan prisai untuk masuknya dampak ekonomi kapitalisme.

Sementara itu, program itu sendiri diprioritaskan untuk rumah tangga kurang mampu."Prioritasnya untuk rumah tangga yang belum mampu," tandasnya.

Selain program pemberdayaan ekonomi, Mochtar juga akan menitikberatkan persoalan pendidikan sebagai salah satu fokusnya saat memimpin kelak.

Ia ingin, Kota Bekasi bisa memiliki pendidikan berkwalitas. Dan saat memimpin nanti Mochtar akan mencanangkan program wajib belajar 16 tahun. Dengan membiayai warga Kota Bekasi kuliah di perguruan tinggi.

"Nanti kita gandeng perguruan tinggi di Bekasi. Satu perguruan tinggi menerima lima ratus mahasiswa. Mereka kuliah gratis dengan beasiswa Pemkot Bekasi. Khususnya bagi anak kurang mampu," jelasnya.

Dengan adanya program wajib belajar 16 tahun, ia ingin generasi Kota Bekasi menjadi cerdas dan berkwalitas sehingga memiliki daya saing.

"Kita mau SDM berkwalitas, makanya saya ingin anak-anak Bekasi bisa mengenyam pendidikan sampai kuliah," tandasnya.

Adapun di sektor kesehatan, pihaknya ingin nantinya Pemerintah Kota Bekasi bisa mengcover iuran program BPJS yang menjadi kebijakan nasional.

"Kita bayari iuran BPJS warga. Tahun pertama untuk kelas tiga, tahun berikutnya naik menjadi kelas dua, sampai pada kelas satu. Jadi kita perkuat kebijakan nasional. Bukan perbanyak kartu-kartu yang tidak jelas," terang Mochtar.

Dan yang terpenting menurutnya, soal kesehatan bagaimana pemerintah bisa membangun budaya hidup sehat.

"Nanti fokus kita lebih kepada upaya prefentif, pencegahan. Jadi kita bangun dan ciptakan budaya hidup sehat," tandasnya.

Untuk kebijakan lain, seperti infrastruktur. Nantinya Mochtar akan melimpahkan kewenangan tersebut kepada swasta sebagai pihak yang berkepentingan dengan Kota Bekasi.

"Contoh, waktu saya jadi Wali Kota Bekasi, kita bangun fly over Sumarecon pakai uang mereka. Kemudian jalan Ahmad Yani kita minta pusat untuk membangun karena itu jalan negara. Bukan seperti sekarang jalan Ahmad Yani malah dibangun oleh Kota Bekasi. Itu salah," pungkasnya.