TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Duta Besar RI untuk Ukraina, Armenia & Georgia yang juga Anggota Dewan Pakar Partai Golkar, Prof.Dr.H. Yuddy Chrisnandi, melayangkan surat yang berisikan pokok pandangan dan sarannya kepada Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, Bpk. Dr (HC) HR Agung Laksono, sehubungan dengan ketidakhadirannya di rapat Dewan Pakar Partai Golkar yangdigelar tanggal 2 Juni 2018 .

"Merujuk pada Undangan rapat Dewan Pakar Partai Golkar tanggal 2 juni 2018, saya mohon maaf sebesarnya belum dapat hadir di tanah air mengingat penugasan saya selaku Duta Besar yang memerlukan Ijin khusus dari Presiden up.Menlu untuk meninggalkan wilayah akreditasi." Demikian bunyi surat dari Yuddy Chrisnandi yang sempat beredar.

Dalam suratnya tersebut, Yuddy Chrisnandi juga menulis lengkap masukan untuk dibawa dalam rapat Dewan Pakar Partai Golkar, :

Berikut surat Yuddy Chrisnandi:

Kepada Yang Terhormat

Ketua Dewan Pakar Partai Golkar

Bpk. Dr (HC) HR Agung Laksono

u.p

Sekretaris Dewan Pakar

Di

Jakarta

Dengan hormat,

Berikut beberapa pandangan dan saran saya sebagai bahan Diskusi , sebagai berikut :

1. Terkait dapat Tidaknya Wakil Presiden saat ini untuk dicalonkan kembali menjadi Wakil Presiden mendampingi Presiden Jokowi : Mengingat Ketua Umum dan jajaran DPP Golkar sudah mengambil sikap politik mendukung Presiden Jokowi untuk periode kedua, dan mengingat Presiden Jokowi masih menghendaki untuk berpasangan dengan Wakil Presiden M Jusuf Kalla, maka sebaiknya posisi Partai Golkar Pro-Aktif menggunakan seluruh sumberdaya jaringan Lobby nya untuk memenangkan Judicial Review di MK agar polemik masa jabatan Wapres yang sudah 2 kali pada periode berbeda dapat dibenarkan secara Konstitusi untuk mencalonkan kembali mendampingi Presiden Jokowi, guna kepentingan Stabilitas Politik Nasional, kesinambungan Kebijakan Pemerintahan dan Persiapan Regenerasi Kepemimpinan Nasional yang "Smooth" khususnya dalam mempersiapkan Kader Golkar menjadi Presiden pada masa berikutnya.