Alasannya kata dia, orangtua keponakannnya bukanlah orang kaya dan hanya menengah saja.

Selain itu, Wahyuni merasa apa yang dilakukannya dengan membayar bangku sekolah negeri adalah hal yang salah.

"Walau kami berharap keponakan saya sekolah di SMP Negeri supaya gratis," kata Wahyuni.

Ia mengatakan dari sejumlah calo PPDB SMP di Depok, beberapa orang diketahui sudah memiliki jatah satu atau dua bangku dari sekolah tersebut.

"Jadi mereka tinggal menjualnya saja ke ortu siswa yang mampu," katanya.

Lalu dana yang didapat akan dibagi dua antara sang calo dengan oknum pihak sekolah atau oknum panitia PPDB di sekolah.

Meski sangat yakin bisa memasukkan keponakannya di SMP Negeri Depok dengan membayar uang bangku sekolah, Wahyuni akhirnya membatalkannya dan memilih sekolah swasta.

"Daripada masuk sekolah negeri tapi main belakang dengan bayar, lebih baik sekalian swasta saja, resmi walau bayar," katanya.

Karena apa yang dialaminya Wahyuni sangat yakin praktek percaloan PPDB di Depok sangat marak dan banyak. Bahkan ia meyakini ini terjadi di sebagian besar SMP Negeri dan SMA Negeri di Depok.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok M Thamrin saat dikonfirmasi Warta Kota mengenai jual beli bangku sekolah negeri di Depok ini tak membantah adanya kemungkinan praktek tersebut.

Bahkan Thamrin meminta informasi sekolah mana saja yang sudah terjadi percaloan itu kepada Warta Kota. "Di sekolah mana saja mas?," tanyanya

Saat disebutkan hampir di semua sekolah negeri di Depok terjadi percaloan itu, Thamrin, bungkam.

Ia hanya menyebutkan secara umum, PPDB SMP dan SMA online jalur akademik di Depok berjalan lancar. "Alhamdulilah, semuanya lancar," kata Thamrin.