TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Partai Hanura DKI Jakarta meminta Gubernur DKI Anies Baswedan mendefenitifkan pejabat yang masih Pelaksana tugas.

Hingga Selasa (24/7/2018) penyerapan belanja langsung baru RP 9.665 triliun atau 24 persen, dari total anggaran belanja langsung Rp 40.175 triliun.

Ketua Fraksi Hanura DPRD DKI, Mohammad Ongen Sangaji menyatakan, pejabat Plt tidak berani menekan anggaran untuk menjalankan program karena takut berurusan dengan hukum.

Ongen menyebut, banyak warga mengeluhkan pembangunan jalan lambat. Termasuk beberapa tembok kali hampir roboh, dan kali belum dikeruk.

"Pekerjaan pembangunan yang menggunakan anggaran besar tak jalan," ujar Ongen melalui keterangan tertulisnya, Selasa (24/7/2018).

Ongen menyebut, beberapa pejabat vital di lingkungan Pemprov DKI masih bersatatus Plt. Yakni, Badan perencanaan pembangunan daerah, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas perumahan-pemukiman, Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa, Badan kesatuan bangsa dan politik, serta Badan Kepegawaian Daerah.

’’Ini sudah ingin pembahasan APBD Perubahan 2018. Makanya segera didefinitifkan. Hanura ini, partai pendukung pemerintah. Baik pusat maupun daerah. Kami ingatkan ini,’’ kata Ongen.

Ongen mengultimatum, Anies-Sandi jika dalam waktu 10 hari tidak mendefenitifkan pejabat dan mengganti yang tak produktif. Ia mengatakan, sampai anggaran ada tak terserap secara baik akibat lamban kerja.

’’Ini demi warga DKI. APBD untuk pembangunan. Kalau saja, belanja lansung masih 24 persen. Itu mengerikan. Kami akan jadi oposisi sejati nanti. Kalau masih lemot,’’ tutur Ongen.

Ongen menambahkan, Anies-Sandi harus evaluasi kinerja Lurah Pisangan, Jakarta Timur karena menyusahkan warga. Ada warga meninggal mengurus surat kematian susah.

’’Warga hampir serbu itu kantor. Akhirnya, urus di kelurahan Rawamangan, Jakarta Timur. Saya kembali, ingatkan segera serapan dinaikan dan plt di defenitifkan. Satu lagi, Dinas Sumber Daya Air dan Sudin SDA Jakarta Timur harus diganti karena lambat kerjanya,’’ tutur Ongen.