TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sepanjang dua tahun musim barat di nelayan tidak bisa melaut, nasib mereka semakin sengsara karena perolehan ikan yang semakin surut.

Diding Setiawan, Pengurus Forum Kerukunan Nelayan Muara Angke menjelaskan setelah kontestasi Pilkada Jakarta selesai, nasib nelayan tidak diperhatikan para pihak yang selama ini meributkan reklamasi.

"Tidak ada satu pihak pun yang selama ini menolak reklamasi turut membantu. Diding berharap bantuan datang dari swasta, termasuk pengembang melalui berbagai program corporate social responsibility (CSR)," kata Diding saat Dihubungi Tribunnews.com, Kamis (2/8/2018).

Ia mengeluhkan nasib nelayan tidak diperhatikan para pihak yang selama ini meributkan reklamasi.

Menurutnya, tidak ada satu pihak pun yang selama ini menolak reklamasi turut membantu.

Padahal ia berharap bantuan datang dari swasta, termasuk pengembang melalui berbagai program corporate social responsibility (CSR).

“Mereka memanfaatkan kami untuk memenangkan pemilihan gubernur. Setelah itu kami diabaikan,” ujarnya.

Padahal menurutnya, akan menerima dengan baik jika pengembang dan pemerintah duduk bersama untuk mencari solusi menyejahterakan nasib mereka.

“Kalau tujuannya memberi manfaat bagi semua masyarakat termasuk nelayan, kami akan dukung. Sudah kagok maka lanjutlah, masa di hentikan,” tegas Diding.

Pemerintah berencana membangun 17 pulau reklamasi sebagai bagian dari pengembangan Pantai Utara Jakarta.

Belakangan, pembangunan sejumlah pulau terhenti akibat perbedaan pandangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah DKI Jakarta.