TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Deputi I bidang Pengkajian dan Materi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Dr Anas Saidi, MA mengatakan tanpa Pancasila kita akan kehilangan dan kemungkinan besar akan mengalami suatu keretakan dalam menyambut hari depan Indonesia.

"Masyarakat harus yakin pada diri sendiri bahwa hanya Pancasilalah yang bisa mempertemukan perbedaan yang ada di Indonesia ini menjadi persamaan untuk merekatkan bangsa ini dan mampu menolak paham radikal,” ungkap Anas Saidi, Kamis (27/9/2018).

Dijelaskannya, kesaktian ideologi Pancasila itu memiliki suatu kekuatan yang dijalankan sebagai pedoman tindakan dalam bernegara. 

Dari sejarah itu menyebutkan ternyata Pancasila menjadi satu ideologi yang merupakan kekuatan masyarakat Indonesia.

Namun persolan tersebut terlihat dari penerapan Pancasila yang mengalami pasang surut selama dua dekade sejak reformasi 1998.

“Ada kecenderungan absennya Pancasila di ruang publik secara intensif. Generasi milenial yang lahir tahun 2000-an umumnya tidak mengenal sejarah bagaimana Pancasila itu dilahirkan dan bagaimana para fundhing fathers dan mothers itu  merumuskan dengan satu kebesaran nilai bangsa Indonesia,” jelasnya.

Pancasila itu dijelaskannya adalah suatu ideologi yang mempertemukan hampir semua nilai-nilai agama yang ada di Indonesia, yang dipertemukan dalam nilai-nilai universal misalnya keadilan, kemanusiaan, kesetaraan.

"Pancasila juga memberikan ruang yang kita sebut sebagai kebudayaan, misalnya Bhinneka Tunggal Ika, memberikan nilai-nilai sekuler, seperti demokrasi, HAM  dan sebagainya. Jadi Pancasila itu merupakan integrasi dari nilai-nila yang secara universal menjadi pelindung masyarakat Indonesia,” urai peneliti senior bidang Kemasyarakatan dan Kebudayaan dari LIPI ini.

Bahkan menurutnya, dengan menghayati dan mengamalkan Pancasila tentunya juga dapat mematikan paham-paham lain yang selama ini dihembuskan kelompok radikal terorisme.

Karena kelompok-kelompok yang tidak menghendaki Pancasila seperti kelompok yang ingin mendirikan Khilafah di Indonesia itu jelas tidak sesuai dengan Pancasila. Karena di dalam sistem Khilafah itu sendiri  menolak demokrasi, nasionalisme dan pliralisme atau keberagaman. Padahal multi kulturalisme adalah bagian dari Pancasila.

“Masyarakat Indonesia sering disebut dengan multikultural, pluralisme, pluralitas dan sebagainya. Secara teoritik sangat rentan terjadinya konflik, terutama menguatnya ikatan primordialisme melalui politik identitas keagamaan atau enisitas. Kalau  seseorang sudah melampaui politik identitas dan primordialisme, maka dengan sendiriya paham-paham yang di luar Pancasila yang menjadi komitmen bangsa ini akan leleh atau mengalami suatu kemunduran,” ujarnya.

Namun yang menjadi problem menurutnya kesalahpahaman yang hampir semi permanen itu seolah olah agama islam itu bertentangan dengan Pancasila. Padahal jelas bahwa nilai-nilai Pancasila itu ada di dalam Islam tapi sekaligus juga ada di dalam nilai-nilai agama yang lain. Musyawarah mufakat, keadilan sosial, kesetaraan dan sebagainya sebenarnya  sama sekali tidak ada perbedaan

“Karena itu bagi orang-orang muslim yang menjadi mayoritas moderat itu selalu mengatakan bahwa  Pancasila itu menyerupai apa yang disebut dengan piagam Madinah. Ini yang saya kira masih sering disalahpahami seolah olah bahwa yang disebut Pancasila itu sekuler, dan kemudian perlu ditata dengan apa yang disebut dengan Islam murni dan yang sebagainya,” ujarnya.

Untuk menyikapi propaganda yang dihembuskan kelompok radikal bahwa ideologi Pancasila bertentangan dengan nilai-nilai agama, dirinya mengungkapkan bahwa Islam dengan Civil Society di Indonesia yakni NU dan Muhammadiyah memiliki kewajiban untuk mengisi ruang-ruang publik untuk memberikan pencerahan bahwa Pancasila adalah Jalan Tengah yang paling bagus.  Karena didalam Pancasila itu tidak sekedar mengaplikasikan doktrin agama yang sesuai dengan Islam, tapi juga sesuai dengan seluruh agama yang ada di Indonesia.