“Kalau mereka (WP KPK) datang, kita akan jelaskan mengenai tugas dan fungsi BNPT. Kita akan berdiskusi  Kita ingin menjaga kerja sama dengan baik, tenteram dan damai. Melihat dinamika global kita butuh ''resiliance'' untuk menghadapi tantangan kedepan. Tapi mereka belum datang dan sudah mengajukan permintaan untuk bertemu dan akan kita terima," jelas Suhardi Alius.

Seperti diketahui, sebelumnya pada Rabu (26/6/2019) lalu, perwakilan WP KPK juga telah mendatangi kantor BNPT untuk menyampaikan surat dari Ketua WP KPK. Surat yang ditujukankepada Kepala BNPT yang mana WP KPK ingin mengadakan kunjungan persahabatan.

Rencana pertemuan antara WP KPK dan Kepala BNPT ini diharapkan juga dapat menampik isu radikal yang diembuskan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab tentang adanya pegawai KPK yang diindikasikan terpapar paham radikal.

Sementara itu Ketua Pansel Capim KPK Yenti Ganarsih, mengatakan bahwa kedatangannya ke BNPT adalah untuk meminta BNPT untuk ikut menyaring para kandidat capim KPK periode 2019-2023. Hal ini agar pimpinan KPK mendatang  tak terindikasi paham radikalisme.

"Hari ini kami menemui jajaran BNPT dan  kita sudah diterima oleh Kepala BNPT. Karena sesuai tahapan yang kita lakukan sejak awal bahwa ada kriteria agar komisioner KPK tidak terindikasi paham radikal dan bagaimana kriterianya kita serahkan ke BNPT, untuk itulah pansel datang ke mari," kata Yenti Ganarsih.

Yenti mengatakan bahwa kerjasa sama yang dilakukan pihaknya bersama BNPT adalah untuk memetakan para capim KPK. Hal ini juga yang diminta oleh Presiden Joko Widodo saat memanggil para anggota pansel ke Istana beberapa waktu lalu.

 “Ini untuk mengantisipasi atau melihat dan membaca situasi yang ada pada dinamika di Indonesia karena sejak awal pansel berkepentingan calonnya tidak terindikasi paham radikal," tutur Yenti.

Nantinya setelah pansel ini menerima semua nama-nama pendaftar maka pansel akan mengirimkan nama-nama tersebut ke sejumlah lembaga yang sudah dimintai kerja sama sebelumnya oleh pansel, termasuk ke BNPT.

“Pada intinya kriteria itu yang menentukan kami. Selanjutnya kami mengirimkan nama-nama ke BIN, ke KPK, Kapolri, ke Kejaksaan agar dicek apakah ada di polisi yang terindikasi tersangka, di kejaksaan ada yang sedang dituntut, dan sebagainya,” ucap Yenti.

Dalam kesempatan tersebut salah satu  anggota Pansel Capim KPK, Hendardi menyatakan bahwa isu radikalisme diambil untuk menanggapi isu dinamika politik terakhir yang ada di Indonesia.

“Isu radikalisme ini kita ambil sebagai hal yang penting untuk syarat agar tidak terlibat atau dalam istilah lain lebih pentng adalah agar capim tidak mudah diintervensi dalam bentuk kepentingan apapun, termasuk kepentingan ideologis,” tutur Hendardi.

Namun demikian, Hendardi menegaskan bahwa tidak terindikasi paham radikal bukanlah penilaian satu-satunya oleh pansel terhadap Capim KPK mendatang, karena ada kriteria lain yang juga menjadi syarat mutlak yang jugaharus dipenihi para capim KPK.

“Isu radikalisme bukan satu-satunya permasalahan yang harus diperhatikan, hanya salah satu isu saja. Isu lain yaitu integritas, track recor', kapabilitas dan independensi dari calon itu sendiri. Isu ini diperkuat saat kami diundang presiden yang menegaskan isu ini penting untuk diperhatikan tim Pansel,”  pria yang juga Direktur Setara Institute ini.

Meski begitu, Hendardi menegaskan, paham radikalisme bukan satu-satunya. "(Radikalisme) ini salah satu isu saja dari berbagai indikator penting lainnya. Antara lain adalah integritas, track record, kemudian kapabilitas dan independensi dari para calon,” kata dia .