Kedua, perubahan nama itu lantaran munculnya aksi para pelajar sebagai sebuah fenomena yang sebelumnya tidak pernah terjadi dalam ekskalasi politik di negeri ini.

“Aksi yang berlangsung spontan dan tanpa komando yang jelas ini pun berakhir ricuh dan diamankannya ratusan pelajar oleh pihak aparat,” tambahnya.

Ketiga, pihaknya khawatir dengan kerusuhan di Wamena dan Papua.

Sebab, kerusuhan itu menelan korban puluhan jiwa dan eksodus warga pendatang keluar dari wilayah tersebut.

Keempat, bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang tidak tertangani dengan cepat dan tepat oleh Pemerintah.

Kebakaran tersebut telah menyebabkan ratusan ribu warga terkena pekatnya asap dan menderita sakit infeksi pernapasan (Ispa).

Bencana asap juga telah merenggut korban jiwa.

"Berbagai kondisi ini menunjukkan negeri kita tidak dalam keadaan baik-baik saja. Ada yang salah dalam mengelola dan mengurus negara yang kita cintai ini. Singkat kata, pemerintah telah gagal," tutur Ustaz Edy.

Permintaan KPAI

Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Susanto, meminta masyarakat menghentikan penyebaran narasi untuk mengajak anak-anak mengikuti aksi penyampaian pendapat.

Dia mengaku menerima pesan singkat di aplikasi media sosial WhatsApp mengenai ajakan kepada para pelajar SMA/Sederajat menghadiri “Aksi Mujahid 212, Selamatkan NKRI”.

"Penggunaan narasi-narasi jihad untuk mengajak anak melakukan demonstrasi di jalanan merupakan hal yang kurang tepat dan perlu diluruskan," kata dia, dalam keterangannya, Jumat (27/9/2019).

Menurut dia, usia pelajar merupakan usia tumbuh kembang yang perlu dilindungi dari segala bentuk potensi negatif.

Termasuk kerentanan menjadi korban dari hal-hal yang tidak terprediksi saat demonstrasi berlangsung.