Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemprov DKI mengusulkan anggaran Rp 12,9 miliar untuk penyediaan perangkat lunak dan antivirus dalam draf Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2020.

Anggaran tersebut diusulkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta.

Belakangan ajuan tersebut menuai pro dan kontra lantaran dana yang diusulkan terbilang fantastis.

Kepala Unit Pengelola Teknologi Informasi Kependudukan DKI, Muhammad Nurrahman menjelaskan, dana sebesar itu bukan hanya dialokasikan untuk satu item yakni perangkat antivirus saja.

Melainkan juga untuk pembelian Microsoft Office dan database dari perusahaan pengembang sistem manajemen basis data asal Amerika Serikat, Oracle.

Baca: Sengketa Lahan 1,5 Ha, Dua Keluarga di Lampung Timur Ini Lakukan Sumpah Pocong, Warganet Geger

"Rp 12 miliar itu kesannya antivirus tapi ada 3 kegiatan. Pertama antivirus, kedua Microsoft Office, dan database Oracle. Jadi server itu perlu untuk database, jadi bukan satu kegiatan untuk antivirus, tapi ada 3," ungkap Nurrahman saat ditemui di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (9/10/2019).

Nurrahman mengatakan alokasi anggaran terbesar datang dari pembelian database Oracle seharga Rp 7,8 miliar.

Kata dia, pemilihan Oracle mengikuti ketentuan yang ada di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Baca: KSAD: Personel TNI AD Dikerahkan Jaga Keamanan Saat Pelantikan Presiden Jokowi

Dijelaskan, pembelian Oracle untuk pertama kali memang membutuhkan biaya yang cukup besar.

Namun, pada tahun berikutnya, pelanggan Oracle cukup membayar ATS sebesar 15 persen dari harga pembelian pertama.

Keuntungan yang didapat, pelanggannya mendapat layanan dukungan selama masa langganan tersebut.

"Kalau Oracle kita ikut dari Kemendagri sesuai ketentuan Oracle untuk pembelian pertama memang besar, begitu tahun berikutnya ada ATS 15 persen dari pembelian pertama, jika ada tambahan support kita di-support," ucapnya.

Sedangkan untuk pembelian lisensi Microsoft Office, Nurrahman menyebut pihaknya mengalokasikan dana Rp 4 miliar untuk instalasi di 276 kelurahan, 44 kecamatan, enam Suku Dinas, dan satu Dinas.

Baca: CBLK dengan Mantan, Suami Sewa Pembunuh Bayaran untuk Habisi Istri

Microsoft Office yang dibeli sendiri adalah MS-Office keluaran tahun 2016.

"Untuk Microsoft Rp 4 miliar, kita beli yang (Microsoft) 2016. Di Kelurahan saja ada 3 PC," ungkapnya.

Untuk pengadaan antivirus, pihaknya mengatakan hanta membutuh dana Rp384 juta.

Namun, harga tersebut kata dia, hanya untuk layanan selama satu tahun saja.

"Walaupun itu kita tidak beli tahun berikutnya ada upgrade support kita tidak masuk, nggak ikut support tambahan, seperti virus yang terus berkembang dan sebagainya. Antivirus Rp 384 juta (untuk) satu tahun," katanya.