TRIBUNNEWS.COM - Kepala SMP Arrahman di Neglasari, Kota Tangerang, Yudiati (53) dipecat oleh yayasannya karena dilarang mengintervensi program keuangan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP).

Yudiati menceritakan, selama tiga bulan menjabat (Juli - September 2019) sebagai kepala sekolah, ia tak pernah mengetahui aliran penggunaan dana tersebut.

Padahal, sebagai Kepsek seharusnya mengetahui dan memegang dana BOS dan BOP.

"Saya sebagai kepala sekolah berhak mengawasi dana BOS dan BOP karena itu kan harus transparansi. Dana untuk apa saja penggunaannya kan itu tugas kepala sekolah. Tapi saya ini tidak diperbolehkan mengawasi itu," jelas Yudiati.

Yudiati mengaku, kejanggalan soal pemecatannya itu telah dirasakan ketika ia menanyakan laporan keuangan kepada bendahara sekolah di awal September 2019.

Hal tersebut dilakukannya karena ia tak pernah sama sekali menerima laporan BOS dan BOP.

"Saat saya meminta laporan keuangan ke Ibu Marini sebagai bendahara sekolah di akhir September, selalu tidak diberikan. Saya pun dengan tegas agar dana BOS dan BOP dari awal Agustus diberikan ke saya," tutur Yudiati.

Setelah menerima laporan penggunaan dana BOS dan BOP, rupanya tercatat telah digunakan untuk keperluan sekolah seperti pengembangan profesi, gaji guru dan sebagainya.

Yudiati (53) Kepala Sekolah SMP Arrahman Kota Tangerang yang dipecat lantaran ingin mengetahui penggunaan dana BOS dan BOP, Senin (20/10/2019). (TRIBUNJAKARTA.COM/EGA ALFREDA)
Bahkan, Yudiati merasa aneh dengan nominal puluhan juta yang ditulis dipakainya di laporan keuangan tersebut.

 BACA SELANJUTNYA>>>>>>>