TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polemik sejumlah anggaran pengadaan di dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) menjadi topik hangat.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan ada sejumlah masalah pada sistem e-budgeting yang diterapkan sejak era mantan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok).

Anies pun mengatakan menjelaskan akan melakukan pembaharuan pada sistem tersebut.

Menurut Anies, sistem untuk menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sudah disiapkan sejak lama.

"Artinya tidak dibikin karena ada keramaian, bukan, itu sudah dikerjakan setahun lebih," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (1/11/2019).

Anies menyatakan, Pemprov DKI Jakarta tidak akan benar-benar mengganti sistem e-budgeting yang sudah diterapkan sejak era Ahok.

Pemprov DKI hanya mengembangkan sistem itu menjadi lebih pintar.

"Bukan mengganti ya, ini upgrading. Kalau mengganti itu kesannya meniadakan sama sekali, bukan, upgrade saja sehingga sistemnya smarter and smarter," kata dia.

Anies menjelaskan, sistem e-budgeting DKI yang baru nantinya bisa mendeteksi anggaran-anggaran janggal yang dimasukan ke dalam sistem itu.

Contoh anggaran-anggaran janggal yang dimasukan ke dalam sistem e-budgeting saat ini, lanjut dia, seperti pengadaan lem Aibon RP 82,8 miliar, pembelian penghapus papan tulis Rp 53 miliar, dan lainnya.

"Yang begitu-begitu (anggaran janggal) oleh sistem seharusnya bisa ditolak. Itu penting supaya kita bisa membedakan antara kekeliruan dengan manipulasi," ucap Anies.

Menurut rencana, sistem e-budgeting yang telah diperbarui akan diluncurkan pada akhir 2019 dan digunakan mulai Januari 2020.

Pemprov DKI Jakarta menggunakan sistem e-budgeting dalam menyusun rancangan APBD 2020.

Sistem e-budgeting mulai diperkenalkan di Jakarta ketika Joko Widodo dan Ahok menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur dan diterapkan saat Ahok menjadi gubernur.

Dengan e-budgeting, semua perencanaan anggaran diinput secara digital ke dalam sistem.

Sejak e-budgeting diterapkan, publik bisa menyoroti penyusunan anggaran yang dilakukan jajaran Pemprov DKI.

Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) diketahui tidak serius menyusun anggaran, termasuk penyusunan anggaran tahun 2020 Pemprov DKI.

Berbagai pihak pun mengkritik penyusunan anggaran tersebut.

Menanggapi hal itu, Anies malah menyalahkan sistem yang ada. Menurut Anies, kesalahan input anggaran disebabkan adanya kesalahan sistem digital.

Anies mengatakan, meskipun saat ini Pemprov DKI menggunakan sistem digital, pengecekannya tetap manual.

Akibatnya, tingkat lolosnya anggaran yang janggal pun terbilang tinggi.

Sistem itu seharusnya bisa dilakukan dengan smart system, yakni sistem yang memiliki berbagai algoritma tertentu untuk mendeteksi anggaran yang janggal. (Nursita Sari)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul: Anies Sebut Pembaruan E-Budgeting Era Ahok Disiapkan Sebelum Heboh Anggaran 2020

Kata mantan wagub Djarot Saiful Hidayat

Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat merespons Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menyebut ada kesalahan penginputan anggaran disebabkan kesalahan sistem elektronik APBD warisannya.

Djarot tak sependapat dengan pandangan Anies itu.

Ia mengatakan, jika terjadi kesalahan penginputan, yang keliru bukan sistemnya, melainkan SDM yang memasukkan data.

• Mantan Staf Ahok Sebut Anies Kebobolan dan Lengah Awasi Anggaran

• UPDATE Ditanya e-Budgeting, Ahok Sebut Anies Terlalu Over Pintar

• Situs APBD DKI Diblokir, Politisi Demokrat Pertanyakan Transparansi Pemerintahan Anies

"Yang bodoh itu bukan sistemnya, tapi kira-kira SDM-nya yang input," kata Djarot di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2019).

Oleh karena hal tersebut, Djarot mengatakan, yang seharusnya dievaluasi adalah yang menginput data anggaran.

• Polisi Temukan Sabu dan Ganja di Rumah Penjual Senjata Rakitan

Seperti dikutip KompasTV, Djarot menyarankan perlu dilacak tangan-tangan nakal yang mencoba bermain anggaran.

Menurut Djarot, sistem budgeting elektronik sudah dirancang sedemikian rupa, dan kesalahan yang terjadi, bisa disebabkan oknum yang menyusup.

Namun, sekalipun Pemprov DKI menilai ada kesalahan di sistem elektronik penganggaran, menurut Djarot, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) harus segera memperbaikinya.

Paling penting adalah penyusunan anggaran terbuka dan terjamin transparansinya.

• Rayakan Hari Jadi, Brimob Polri Gelar Operasi Gratis bagi Pengidap Hernia dan Bibir Sumbing

"Artinya kalau itu semakin tertutup, maka semakin gelap dan kontrolnya semakin sedikit dan kemudian ada penyusupan-penyusupan anggaran lagi nanti," ujar Djarot.

Djarot menambahkan, untuk menyikapi persoalan ini pun sebaiknya publik tidak gaduh.

Justru yang paling utama adalah bagaimana penyusunan anggaran ini dapat diperbaiki dengan benar.

"Warga masyarakat enggak usah gaduh, enggak usah nyinyir, enggak usah baper. Ini proses baik tanpa harus hakimi mana salah mana benar. Tapi bagaimana kita memperbaiki," kata politikus PDI Perjuangan itu.

• Siswa Ungkap Perasaan Segan dengan Warga Setiap Ikut Upacara Bendera karena Kerap Memicu Kemacetan

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan bahwa kesalahan sistem elektronik APBD Pemprov DKI Jakarta sudah berlangsung sejak lama.

“Tidak (tidak hanya tahun ini salah sistem). Berarti mengandalkan manusia selama ini bukan? Selama bertahun-tahun mengandalkan manusia,” ucap Anies di Balai Kota, Rabu (30/10/2019).

Adapun sistem elektronik APBD Pemprov DKI ini dibentuk pertama kali saat Gubernur Joko Widodo dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menjabat pada 2012 lalu.

• VIDEO: Bangunan di Bantaran Kali Gubuk Genteng Ditertibkan

Sistem ini membuat masyarakat dapat dengan mudah melihat anggaran yang dikeluarkan Pemprov DKI Jakarta melalui sistem elektronik APBD Pemprov DKI Jakarta.

Anies menduga, pada era gubernur sebelumnya pun ditemukan kesalahan sistem yang tak terlihat dalam penginputan anggaran.

Usulkan Pemotongan

Anies pun mengusulkan agar dilakukan sejumlah pemotongan atas rencana kegiatan yang tidak relevan dan minim manfaat bagi masyarakat.

Sebab menurutnya, rancangan anggaran dalam pemerintahan berbeda dengan perusahaan yang berorisntasi terhadap keuntungan.

• Meski Baru 4 Bulan Pacaran, Rezky Aditya Memberanikan Diri Melamar Citra Kirana di Bandung

Dalam pemerintahan, lanjutnya, tujuan penganggaran adalah merealisasikan visi dan misi pembangunan yang disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Sehingga seluruh kegiatan dan program yang disusun dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan utama, yakni Keadilan sosial.

"Sehingga kalau anggaran pemerintah itu jangan dilihat berapa untungnya. Tetapi begini, siapa? dapat apa? berapa besar? kapan? di mana?, itu yang harus dijawab,

Dari sini itu bisa dilihat, mencapai tujuan utama atau tidak?," jelas Anies.

Hal tersebut dibuktikannya dalam sejumlah tabel pengajuan anggaran yang diajukan dalam KUA PPAS tahun anggaran 2020.

• Bandara Husein Sastranegara Bandung Jadi Hub Bagi Pesawat Propeller

Dalam sejumlah laporan tersebut dipaparkannya sejumlah anggaran yang membengkak, khususnya yang berasal dari Dinas pendidikan DKI Jakarta, seperti pengadaan ATK yang meningkat signifikan dari semula Rp 349,5 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp 1,654 triliun pada tahun 2020.

Hal tersebut juga ditunjukkan Anies dari jumlah anggaran operasional yang membengkak, antara lain

Sudin pendidikan 1 Jakarta Pusat sebesar 250 persen dari semula Rp 12,3 miliar menjadi Rp 43 miliar,

Sudin pendidikan 1 Jakarta Utara sebesar 330 persen dari semula Rp 17,3 miliar menjadi Rp 74,8 miliar,

Sudin pendidikan 2 Jakarta Barat sebesar 352 persen dari semula Rp 22,8 miliar menjadi Rp 103,5 miliar,

Sudin pendidikan 1 Jakarta Pusat sebesar 420 persen dari semula Rp 25,7 miliar menjadi Rp 134,1 miliar.

Sudin pendidikan 2 Jakarta Utara sebesar 596 persen dari semula Rp 19,5 miliar menjadi Rp 136,3 miliar

Sudin pendidikan 2 Jakarta Selatan sebesar 677,4 persen dari semula Rp 25,9 miliar menjadi Rp 201,9 miliar

Sudin pendidikan 1 Jakarta Selatan sebesar 756 persen dari semula Rp 23,6 miliar menjadi Rp 202 miliar

Sudin pendidikan 1 Jakarta Timur sebesar 603 persen dari semula Rp 43 miliar menjadi Rp 303,2 miliar

Dan tertinggi Sudin pendidikan 2 Jakarta Timur sebesar 836,8 persen dari semula Rp 35,9 miliar menjadi Rp 337 miliar.

• Rusolih Diberangkatkan Umroh oleh Pemprov DKI dan Mendoakan Anies Baswedan Bisa Terpilih Lagi

"Ini baru belanja alat-alat kantor, ini baru dikumpulkan dari anggaran yang naiknya di atas Rp 1 miliar ya.

Bapak ibu sekalian, your out, out. Karena kita tidak bisa menjelaskan kepada diri sendiri, tidak bisa menjelaskan kepada publik, apalagi tujan yang maha kuasa. Tidak bisa," tegasnya.