Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan bahwa kesalahan sistem elektronik APBD Pemprov DKI Jakarta sudah berlangsung sejak lama.

“Tidak (tidak hanya tahun ini salah sistem). Berarti mengandalkan manusia selama ini bukan? Selama bertahun-tahun mengandalkan manusia,” ucap Anies di Balai Kota, Rabu (30/10/2019).

Adapun sistem elektronik APBD Pemprov DKI ini dibentuk pertama kali saat Gubernur Joko Widodo dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menjabat pada 2012 lalu.

• VIDEO: Bangunan di Bantaran Kali Gubuk Genteng Ditertibkan

Sistem ini membuat masyarakat dapat dengan mudah melihat anggaran yang dikeluarkan Pemprov DKI Jakarta melalui sistem elektronik APBD Pemprov DKI Jakarta.

Anies menduga, pada era gubernur sebelumnya pun ditemukan kesalahan sistem yang tak terlihat dalam penginputan anggaran.

Usulkan Pemotongan

Anies pun mengusulkan agar dilakukan sejumlah pemotongan atas rencana kegiatan yang tidak relevan dan minim manfaat bagi masyarakat.

Sebab menurutnya, rancangan anggaran dalam pemerintahan berbeda dengan perusahaan yang berorisntasi terhadap keuntungan.

• Meski Baru 4 Bulan Pacaran, Rezky Aditya Memberanikan Diri Melamar Citra Kirana di Bandung

Dalam pemerintahan, lanjutnya, tujuan penganggaran adalah merealisasikan visi dan misi pembangunan yang disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Sehingga seluruh kegiatan dan program yang disusun dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan utama, yakni Keadilan sosial.

"Sehingga kalau anggaran pemerintah itu jangan dilihat berapa untungnya. Tetapi begini, siapa? dapat apa? berapa besar? kapan? di mana?, itu yang harus dijawab,

Dari sini itu bisa dilihat, mencapai tujuan utama atau tidak?," jelas Anies.

Hal tersebut dibuktikannya dalam sejumlah tabel pengajuan anggaran yang diajukan dalam KUA PPAS tahun anggaran 2020.

• Bandara Husein Sastranegara Bandung Jadi Hub Bagi Pesawat Propeller

Dalam sejumlah laporan tersebut dipaparkannya sejumlah anggaran yang membengkak, khususnya yang berasal dari Dinas pendidikan DKI Jakarta, seperti pengadaan ATK yang meningkat signifikan dari semula Rp 349,5 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp 1,654 triliun pada tahun 2020.