TRIBUNNEWS.COM - Sekjen Forum Indonesia untuk Transparan Anggaran (FITRA), Misbah Hasan, menilai level transparansi Pemerintah DKI Jakarta rendah.

Hal tersebut diungkapkan Misbah Hasan pada acara Mata Najwa yang disiarkan Trans7, Rabu (7/11/2019) malam.

Ia menyebutkan ada beberapa level transparansi.

“Yang paling tinggi ketika diupload di website resmi Pemda DKI,” ungkapnya.

Misbah Hasan juga menyebut ada level transparansi di bawah diunggahnya informasi di situs web.

“Ada derajat tranparansi yang lebih rendah, ketika masyarakat, warga DKI memohon dukumen, harusnya diberikan,” ungkapnya.

Ia mengungkapkan Sekretariat Nasional FITRA pernah melayangkan surat permohonan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), namun ditolak.

“Seknas FITRA tanggal 16 Oktiber 2019 melayangkan surat permohonan KUA PPAS, kemudian ditolak dengan alasan masih dalam proses pembahasan,” ungkapnya.

Ia menyebut data tersebut akan diberikan ketika sudah selesai dibahas.

“Ini kan sebenarnya mencederai makna partisipasi,” ucapnya.

Misbah juga berpendapat partisipasi yang dilakukan tidak akan bermakna.

“Untuk apa dokumen yang sudah jadi baru dibuka aksesnya. Saya anggap partisipasi yang akan dilakukan tidak akan bermakna,” ucapnya.

Pendapat Ketua TGUPP soal Gaya Anies

Sementara itu Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta, Amin Subekti, menilai Pemeritah DKI Jakarta sudah transparan.