TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Achmad Nawawi menjelaskan agenda klarifikasi terhadap anggota DPRD DKI fraksi PSI William Aditya.

Ia mengaku, pihaknya mayoritas setuju sikap kritis memang harus dimiliki oleh setiap anggota dewan.

"Secara umum hampir semuanya sama pendapatnya, bahwa kritis itu kewajiban anggota dewan," ucap Nawawi saat dihubungi, Selasa (12/11/2019).

Baca: William PSI Diperiksa 7 Anggota BK DPRD DKI Terkait Kontroversi Lem Aibon

Baca: Dipanggil Badan Kehormatan DPRD DKI, William Ditanya Alasan Unggah Draf KUA-PPAS ke Medsos

Baca: Dilaporkan & Dipanggil Badan Kehormatan, William Aditya Tetap Desak Anies Baswedan Buka RAPBD 2020

Sehingga, sudah lumrah jika ada anggota dewan, termasuk William mengkritisi pengajuan anggaran dari program Gubernur DKI Anies Baswedan.

Sikap kritis dilakukan agar program-program yang tak berpihak pada rakyat bisa dikaji ulang.

Termasuk program yang dianggap justru memboroskan anggaran.

"Pada saat ada pengajuan program dari gubernur ternyata programnya tidak pro rakyat ya wajib kita kritisi. Atau pemasukan anggaran ternyata pemborosan ya kita kritisi. Itu kewajiban kita," jelas dia.

Hanya saja Nawawi menuturkan, sebagai anggota DPRD bentuk mengkritisi sebuah produk pemerintah daerah dilakukan lewat mekanisme yang telah diatur.

"Kritis tetap kita jalankan, bukan berarti tidak boleh. Tetapi, kapan dan di mana kita menyampaikannya kan ada mekanisme," ujarnya.

Namun lebih lanjut, Nawawi belum bisa memutuskan apakah William melanggar kode etik seperti yang dituduhkan pelapor atau tidak.

Sebab mereka akan lebih dulu melakukan rapat pembahasan untuk menyepakati rekomendasi.

Lalu hasilnya akan dilaporkan ke pimpinan dewan untuk pengambilan putusan.

Paling tidak, laporan rekomendasi akan diteruskan pada pekan depan.

"Setelah klarifikasi dari yang bersangkutan, Badan Kehormatan akan melakukan rapat lagi untuk menyepakati rekomendasi dan melaporkan rekomendasi ini kepada pimpinan dewan," pungkas dia.