Rumah Warga Sunter Digusur Pemkot Jakut, Pakar Tata Kota Pertanyakan Nasib Tempat Tinggal dan Usaha
Pakar Tata Kota Yayat Supriyatna berharap warga Sunter, Jakarta Utara yang terkena dampak penggusuran bisa mendapat tempat tinggal.
Penulis: Nuryanti
Editor: Ifa Nabila
Warga mendirikan tenda untuk tinggal dan beraktivitas seperti biasanya.
Tenda yang mereka dirikan ada di pinggiran lokasi yang akan dijadikan normalisasi saluran air.
Kuasa Hukum warga Sunter Agung, M Furqon mengatakan, warga sudah berpuluh-puluh tahun tinggal di sana, selain sebagai tempat tinggal, warga juga membangun tempat usaha di lokasi tersebut
"Ditanya terkait aktivitas warga ke depan seperti apa, kita lihat saja, warga ya hanya bertempat tinggal di sini, artinya mereka sudah berpuluh-puluh tahun menempati lokasi ini, yang tadinya kondisinya tanah rawa-rawa, mereka hidup membangun usaha, mereka tetap sebagai warga negara, warga DKI sini," ungkap Furqon, Minggu (17/11/2019), melihat tayangan YouTube KOMPASTV.
M Furqon berharap nantinya warga tetap mendapat pekerjaan di lokasi tersebut seperti sebelumnya.
"Mereka harapannya tetap bisa mencari nafkah di tempat ini, seperti itu," lanjut Furqon.
Sementara, pihak Kecamatan Tanjuk Priok mengaku telah memberikan solusi kepada warga yang terkena dampak penggusuran.
Warga diberi solusi untuk tinggal di rumah susun, namun warga menolak dengan alasan tidak ada tempat untuk bekerja.
Camat Tanjung Priok Syamsul Huda mengatakan, warga Sunter Jaya sudah mengetahui bahwa lokasi yang mereka jadikan tempat tinggal adalah tanah tidak berizin.
"Pada dasarnya mereka itu menyadari ya, bahwa dia nempatin disini tidak pada tempatnya, dia menyadari," ujarnya.
Syamsul mengatakan, dirinya sudah meminta warga untuk tinggal di rusun, namun warga menolaknya.
Warga menginginkan tempat tinggal yang dekat dengan tempat usaha mereka sebelumnya.
"Waktu obrolan dengan saya itu, dia (warga) meminta untuk tempat berusaha kembali, waktu itu sudah saya tawarkan juga ke rusun," katanya.
Ia kembali menegaskan, warga tidak menginginkan rusun sebagai pengganti tempat tinggal mereka, tapi warga menginginkan, tempat usaha mereka kembali.
"Jadi yang dibutuhkan bukan rusun, yang dibutuhkan tempat usaha," lanjut Syamsul.
Warga mengaku belum meninggalkan lokasi, karena merasa pemerintah belum menyediakan tempat tinggal yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
(Tribunnews.com/Nuryanti)
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.