TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Sinergi Kawal BUMN menyampaikan rasa prihatin atas berlarut-larutnya persoalan lahan di Pelabuhan Marunda antara PT. Kawasan Berikat Nusantara (KBN) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan PT KCN.

Oleh karena itu, Sinergi Kawal BUMN mendatangi gedung Kementerian Sekretariat Negara Jakarta, Jumat (29/11/2019) untuk menyampaikan surat terbuka kepada Presiden RI Joko Widodo untuk turun membantu menyelesaikan sengkarut sengkata lahan Marunda agar aset negara dapat diselamatkan.

“Kami berharap masalah ini cepat selesai dan tidak berlarut-larut," ujar Humas Sinergi Kawal BUMN Willy Kurniawan dalam keterangannya.

Baca: Presiden Jokowi Singgung Film Cast Away Saat Pidato di Depan Pengusaha

Menurutnya, PT. KBN mengalami kerugian akibat perjanjian konsesi penggunaan wilayah usaha hingga Rp 1,82 triliun antara PT. KBN dengan PT KCN.

Nilai kerugian ini sebagaimana audit BPKP yang dilakukan tahun 2017.

“Kerugian kedua yang dialami PT. KBN adalah potensi kehilangan pendapatan negara hingga Rp 58 triliun," katanya.

Dia menduga ada aturan terkait yang dilanggar dalam perjanjian konsesi ini karena konsesi hanya dapat dilakukan oleh pemilik dan yang menguasai lahan.

“Terkait wacana PT. KBN menghambat investasi tol laut, Sinergi Kawal BUMN menilai opini tersebut sesat dan menyesatkan. Kondisi yang sebenarnya adalah PT. KBN berjuang meyelamatkan aset negara berupa lahan Pelabuhan Marunda dari upaya perampasan,”ujarnya.

Dia berharap, Presiden Jokowi dapat membantu menyelesaikan sengkarut lahan Pelabuhan Marunda agar negara tak kehilangan aset serta kerugian yang semakin besar atas pemanfaatan lahan milik negara .

“Sinergi Kawal BUMN meminta pemerintah tak terburu-buru mengambil keputusan terkait persoalan pelabuhan Marunda sebagaimana informasi yang kami dapat akan ada rencana groundbreaking Pelabuhan Marunda. Jika persoalan pokoknya tak terselesaikan, hal ini hanya akan menimbulkan masalah baru bagi pemerintah khususnya Kementerian BUMN. Yang kami harapkan agar seluruh persoalan ini bisa selesai dengan baik dan negara tak dirugikan aset negara terselamatkan,” ujarnya.