"Sangat disayangkan karena lulusan hukum nggak ngerti cara melaporkan seseorang ke KPK."

"Harus ada buktinya, harus ada bahan-bahannya sampai akhirnya ditolak, ini kan mempermalukan, ini mempermalukan diri sendiri," ungkapnya.

Usman menyayangkan hal tersebut, ia menyebut, jangan sampai saat punya tendensi kepada seseorang tapi akhirnya mengorbankan nama baik diri sendiri dan partainya.

"Menurut saya ini politis dan itu menurut saya wajar bagi partai baru untuk mencari panggung," ungkapnya.

Kritik William Aditya Soal Revitalisasi Monas

Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI, William Aditya Sarana mengkritik soal pelaksanaan revitalisasi monas yang menebang banyak pohon.

Ada beberapa poin persoalan yang menjadi alasan William menolak adanya revitalisasi Monas tersebut.

Pertama, ia mempermasalahkan soal buruknya koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Hal tesebut diungkapkan William dalam acara Dua Sisi yang diunggah di kanal YouTube Talk Show TVOne, Kamis (6/2/2020).

"Artinya ketika beliau (Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan) membabat, menggunduli Monas bagian selatan tidak ada koordinasi sama sekali dengan pemerintah pusat," terang William.

Menurut William, seharusnya Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta melakukan koordinasi terlebih dahulu soal revitalisasi tersebut kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Beliau adalah bawahan presiden karena kita dalam bentuk negara kesatuan."

"Sehingga gubernur itu harus berkoordinasi dengan Presiden Jokowi," tegas William.

Persoalan kedua, yakni soal di mana pohon-pohon yang telah ditebangi tersebut.