TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lembaga Survei Indo Barometer menyurvei isu permasalahan di DKI Jakarta, salah satunya penanganan banjir.

Hasilnya, mulai dari masa Jokowi (5 Oktober 2012-16 Oktober 2014), Basuki Tjahaja Purnama (16 Oktober 2014-9 Mei 2017), dan Anies Baswedan (16 Oktober 2017-sekarang), tak ada yang memuaskan.

Sebab, hasil persentase dari ketiga tokoh tersebut berada di bawah 50 persen. "Menurut publik nasional, untuk masalah banjir, Basuki Tjahaja Purnama (42%), disusul Joko Widodo (25%)."

"Dan Anies Baswedan (4,1%)," kata Direktur Eksekutif Indo Barometer Qodari, di Hotel Century Park Senayan, Minggu (16/2/2020) siang.

Dari hasil survei nasional 'Evaluasi Publik dan Isu-isu Nasional dalam 100 Hari Jokowi-Amin' itu, 61,4 persen responden menyatakan Pemprov DKI Jakarta lebih bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah banjir di DKI Jakarta.

Sedangkan yang menyatakan pemerintah pusat lebih bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah banjir di DKI Jakarta sebesar (26.2%).

"Sebanyak (60.3%) publik menyatakan masalah banjir di DKI Jakarta dapat diselesaikan."

"Yang menyatakan masalah banjir di DKI Jakarta tidak dapat diselesaikan (27.3%)," beber Qodari.

Lima alasan tertinggi masalah banjir di DKI Jakarta dapat diselesaikan adalah:

- Penyebab banjir akibat manusianya (buang sampah, penyalahgunaan pembangunan) (34.7%);

- Penanganan banjir di Jakarta adalah masalah cara (21.3%);

- Kepemimpinan gubernur di Jakarta berpengaruh terhadap penanganan banjir (11.7%);

- Tergantung kebijakan pemerintah (pusat dan Jakarta) (11%); dan

- Tergantung gubernur tegas dan berani (9%).