TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lembaga Survei Indo Barometer menyurvei isu permasalahan di DKI Jakarta, salah satunya penanganan banjir.

Hasilnya, mulai dari masa Jokowi (5 Oktober 2012-16 Oktober 2014), Basuki Tjahaja Purnama (16 Oktober 2014-9 Mei 2017), dan Anies Baswedan (16 Oktober 2017-sekarang), tak ada yang memuaskan.

Sebab, hasil persentase dari ketiga tokoh tersebut berada di bawah 50 persen. "Menurut publik nasional, untuk masalah banjir, Basuki Tjahaja Purnama (42%), disusul Joko Widodo (25%)."

"Dan Anies Baswedan (4,1%)," kata Direktur Eksekutif Indo Barometer Qodari, di Hotel Century Park Senayan, Minggu (16/2/2020) siang.

Dari hasil survei nasional 'Evaluasi Publik dan Isu-isu Nasional dalam 100 Hari Jokowi-Amin' itu, 61,4 persen responden menyatakan Pemprov DKI Jakarta lebih bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah banjir di DKI Jakarta.

Sedangkan yang menyatakan pemerintah pusat lebih bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah banjir di DKI Jakarta sebesar (26.2%).

"Sebanyak (60.3%) publik menyatakan masalah banjir di DKI Jakarta dapat diselesaikan."

"Yang menyatakan masalah banjir di DKI Jakarta tidak dapat diselesaikan (27.3%)," beber Qodari.

Lima alasan tertinggi masalah banjir di DKI Jakarta dapat diselesaikan adalah:

- Penyebab banjir akibat manusianya (buang sampah, penyalahgunaan pembangunan) (34.7%);

- Penanganan banjir di Jakarta adalah masalah cara (21.3%);

- Kepemimpinan gubernur di Jakarta berpengaruh terhadap penanganan banjir (11.7%);

- Tergantung kebijakan pemerintah (pusat dan Jakarta) (11%); dan

- Tergantung gubernur tegas dan berani (9%).

Lima alasan tertinggi masalah banjir di DKI Jakarta tidak dapat diselesaikan adalah:

- Jakarta sudah padat penduduk dan bangunan (26.3%);

- Tiap musim hujan dari dulu Jakarta sudah selalu banjir (16.8%);

- Jakarta berada di daratan rendah (16.8%);

- Kesadaran masyarakat Jakarta rendah (14.1%); dan

- Jakarta akan tetap banjir sampai kapan pun (langganan banjir) (6.1%).

Indo Barometer melaksanakan survei nasional jelang 100 hari pemerintahan Jokowi-Maruf Amin.

Baca: Fakta-fakta Limbah Radioaktif di Tangsel: Sengaja Dibuang hingga Memiliki Efek Fatal

Survei itu melihat bagaimana tingkat kepuasan pada Presiden Jokowi, Wapres Maruf Amin, dan menteri-menteri Jokowi-Maruf Amin?

Juga, bagaimana opini publik Indonesia terhadap aneka isu yang ramai dalam 100 hari pemerintahan Jokowi-Maruf Amin.

Seperti, amandemen UUD 1945, pemindahan ibu kota negara, banjir Jakarta, serta majunya Gibran Rakabuming Raka di Solo dan Bobby Nasution di Medan.

Pelaksanaan survei di seluruh provinsi di Indonesia yang meliputi 34 provinsi.

Jumlah sampel pada survei ini sebanyak 1.200 responden, dengan margin of error sebesar ± 2.83%, pada tingkat kepercayaan 95%.

Responden survei adalah warga negara Indonesia yang sudah mempunyai hak pilih berdasarkan peraturan yang berlaku.

Yaitu warga yang minimal berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah pada saat survei dilakukan.

Metode penarikan sampel yang digunakan adalah multistage random sampling.

Waktu pengumpulan data pada tanggal 9–15 Januari 2020.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara tatap muka responden menggunakan kuesioner.

Pada sesi pemaparan, turut hadir Rokhmin Dahuri (PDIP), Bima Arya Sugiarto (PAN), Habiburokhman (Gerindra), dan Ledia Hanifa Amaliah (PKS).