TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Alih-alih pemerintah memberikan keringanan kepada warga dengan cara meringankan biaya listrik di tengah pandemi virus corona (Covid-19), PLN justru terima pengaduan biaya listrik membengkak tak sesuai dengan pemakaiannya.

PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya menyatakan telah menerima sekitar 2.900 aduan pelanggan selama masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Baca: Positif Covid-19, Penumpang KRL Bekasi Jakarta Dijemput di Kantornya Kawasan Thamrin

Aduan itu terkait dengan tagihan listrik yang dirasakan pelanggan tidak sesuai dengan pemakaian listriknya. 

General Manager PLN UID Jakarta Raya, Ikhsan Asaad, mengakui, ada sejumlah tagihan listrik yang keliru atau tidak sesuai dengan pemakaian.

"Jumlah pengaduan yang masuk ke contact center kami itu 2.900, 2.200 sudah diselesaikan. Dari 2.200 (aduan), 94 persen angkanya (tagihannya) sesuai pemakaian, ada 6 persen memang yang harus dikoreksi," ujar Ikhsan dalam telekonferensi, Rabu (6/5/2020).

Ikhsan mencontohkan aduan salah satu pelanggan di Cengkareng, Jakarta Barat.

Pelanggan tersebut harus membayar tagihan Rp 1 juta, padahal rumahnya tidak ditinggali.

Ikhsan berujar, kekeliruan itu terjadi karena tagihan listrik dihitung berdasarkan rata-rata pemakaian listrik tiga bulan sebelumnya.

Sebab, sejak April 2020, PLN menghentikan aktivitas pengecekan meteran pemakaian listrik ke rumah-rumah akibat pandemi Covid-19.

"Ternyata rumahnya kosong, (tetapi) bayar (tagihan) Rp 1 juta karena memang diambil data rata-rata tiga bulan," kata dia.

Baca: Polisi Amankan Bos Geng Zwembath Dalang Tawuran Manggarai, Ini Rekam Jejak Aksinya

Ikhsan menyatakan, PLN UID Jakarta Raya akan segera menyelesaikan aduan lainnya dengan berkomunikasi dengan pelanggan yang komplain.

"Kalau enggak puas juga, kami akan datangi rumah pelanggan," ucap Ikhsan.

Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul: Soal Tagihan Membengkak, PLN Akui Ada Tagihan yang Keliru