TRIBUNNEWS.COM - Manager Riset Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA), Badi'ul Hadi mengungkapkan ada dua faktor penyebab kisruhnya distribusi bantuan sosial di DKI Jakarta.

Hal tersebut disampaikan melalui siaran pers dari Seknas FITRA, IBC, LIMA Indonesia, dan Tepi Indonesia.

Sebelumnya, telah dilakukan konferensi pers, pada Kamis (14/5/2020) terkait kisruh bantuan sosial (bansos) DKI Jakarta.

Seperti diketahui, untuk mengatasi perekonomian masyarakat di tengah pandemi Corona, pemerintah pusat maupun provinsi memberikan bantuan.

Bantuan dapat berupa sembako, uang tunai, hingga beberapa kartu yang dianggap bisa membantu masyarakat.

Di mana baik pemerintah pusat dan provinsi masing-masing memiliki bentuk dan data tersendiri.

Baca: Kemensos: Penyaluran Bantuan Sosial Berjalan Sambil Menunggu Pembaruan Data dari Pemda

Baca: Pemerintah Pusat dan Daerah Tak Harmonis Urus Bansos DKI Jakarta, Pengamat: Rakyat Makin Menderita

Badi'ul mengatakan, kisruh distribusi bansos di DKI Jakarta dikarenakan dua faktor.

Pertama, perihal data penerima bantuan yang sama.

Dengan keadaan tersebut justru membuat adanya polemik saat pendistribusian bantuan.

Badi'ul menyampaikan, seharusnya sebelum distribusi perlu dilakukan pengecekan terkait data penerima.

Di mana data warga yang membutuhkan dari DKI Jakarta dapat disamakan dengan penerima bantuan dari Kementerian Sosial (Kemensos)

Setelah memiliki data yang sesuai, barulah pendistribusian dilakukan.

Karena akan diketahui jumlah yang akan ditanggung oleh pemerintah DKI Jakarta.

Serta warga yang dibantu dengan bansos dari pemerintah pusat.