"Idealnya ada pemutakhiran data sebelum dilakukan distribusi," terang Badi'ul.

"Data kemiskinan DKI Jakarta di sinkronkan dengan data penerima bantuan dari Kemensos."

"Setelah itu baru ditentukan berapa yang di cover pemerintah daerah dan berapa yang di cover pemerintah pusat," tambahnya.

Kedua, Badi'ul menilai anggaran pemerintah DKI Jakarta tidak teratur.

Bahkan Badi'ul melihat pemerintah provinsi tidak dengan serius mengalokasikan anggaran untuk mengatasi pandemi.

Di mana DKI Jakarta merupakan titik penyebaran pandemi Corona di Indonesia.

Badi'ul menjelaskan, proses alokasi harus bersamaan dengan keterbukaan informasi.

Masyarakat, sebagai warga DKI Jakarta juga berhak untuk mengetahui anggaran dari pemerintah provinsi.

Baca: Pemerintah Pusat dan Daerah Tak Harmonis Urus Bansos DKI Jakarta, Pengamat: Rakyat Makin Menderita

Baca: Salurkan Bantuan Paket Sembako Dua Tahap dalam Satu Bulan, Mensos: Tenang, Semua Pasti Dapat

Sehingga seluruh lapisan dapat dengan jelas dan juga detail tahu jumlah anggaran dalam menyelesaikan pandemi.

"Kebijakan alokasi anggaran pemerintah Provinsi DKI Jakarta nampak kurang serius dan teratur," jelas Badi'ul.

"Proses refocusing anggaran harus dibarengi dengan keterbukaan informasi yang baik terutama bagi masyarakat."

"Informasi inklusif sangat penting agar seluruh elemen tahu anggaran penanganan covid-19," imbuhnya.

Dalam siaran pers tersebut, juga disebutkan beberapa rekomendasi dalam menyelesaikan kisruh ini.

Baik Pemerintah DKI Jakarta maupun pusat, diminta untuk memperbaiki komunikasi.