Pemerintah Pusat dan Daerah Tak Harmonis Urus Bansos DKI Jakarta, Pengamat: Rakyat Makin Menderita
Jeirry Sumampow, hubungan yang kurang baik, bahkan tidak harmonis antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kendalanya: Rakyat makin menderita.
Penulis: Siti Nurjannah Wulandari
Editor: Pravitri Retno W
TRIBUNNEWS.COM - Pengamat politik Indonesia sekaligus Koordinator Komite Pemilih Indonesia, Jeirry Sumampow, menyebutkan kendala utama distribusi bantuan sosial di DKI Jakarta.
Menurut Jeirry Sumampow, hubungan yang kurang baik, bahkan tidak harmonis antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kendalanya.
Baik pemerintah pusat maupun Pemprov DKI Jakarta sering saling tuding dan masih saling menyalahkan.
Bahkan, Jeirry Sumampow menilai keduanya saling lepas tangan terkait pembiayaan bansos untuk sebagian warga DKI Jakarta.
Polemik antara pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta ini justru merugikan rakyat.
"Bantuan sosial terhambat, rakyat dilarang keluar rumah, lahan untuk mencari nafkah dibatasi, dan sejumlah pembatasan lainnya membuat rakyat makin menderita," jelas Jeirry dalam rilis yang diterima Tribunnews pada Jumat (15/5/2020).
Polemik kedua elit pemerintah dinilai Jeirry tidak elok dipertontonkan saat rakyat dalam kondisi terhimpit.
Bahkan Jeirry juga menyayangkan sikap saling rebut simpatik rakyat dalam program bantuan sosial Covid-19 yang dilakukan para elit pemerintah.
Baca: Polemik Bansos DKI Jakarta Selama Pandemi, Direktur LIMA: Kita Butuh Satu Sikap Bukan Sembrono
Baca: Petugas Gagal Menjemput Pasien Covid-19 di Parapat Sumut, Keluarga Tak Setuju Dibawa ke RS
"Saling rebut simpatik rakyat dalam program bantuan sosial Covid-19 merupakan tindakan tak bermoral," terang Jeirry dalam rilis tersebut.
Lebih lanjut, Jeirry menerangkan bansos kali ini berbeda dengan bantuan subsidi saat kondisi negara dalam keadaan normal.
Bantuan ini merupakan kewajiban negara atau Pemerintah setelah pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang ditetapkan pemerintah sendiri.
"Karena itu, tidak boleh ditunggangi oleh kepentingan politik pencitraan demi kekuasaan. Tindakan dan perilaku elit pemerintahan seperti itu harus dihentikan."
"Jika tidak maka program penanganan pandemic Covid-19 tak akan berdampak sigifikan bagi kepentingan rakyat yang sengsara," pungkas Jeirry.
Pandemi Covid-19 yang mewabah di seluruh dunia juga di Indonesia, membuat banyak masalah yang bermunculan.