Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Pemerintah Pusat dan Daerah Tak Harmonis Urus Bansos DKI Jakarta, Pengamat: Rakyat Makin Menderita

Jeirry Sumampow, hubungan yang kurang baik, bahkan tidak harmonis antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kendalanya: Rakyat makin menderita.

Penulis: Siti Nurjannah Wulandari
Editor: Pravitri Retno W
zoom-in Pemerintah Pusat dan Daerah Tak Harmonis Urus Bansos DKI Jakarta, Pengamat: Rakyat Makin Menderita
Warta Kota/Nur Ichsan
Ny Esih, warga RT 07/02 Kelurahan Galur, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, menunjukkan Kartu ATM Bansos yang baru saja diterimanya, Rabu (22/4/2020). Kartu ATM Bansos yang diberikan kepada warga terdampak virus corona (Covid-19) ini hanya bisa dipergunakan untuk berbelanja kebutuhan bahan pangan di E-Warong di masing masing kelurahan dan baru bisa dipergunakan setiap tanggal 10 pada awal bulan. Warga mengaku sangat terbantu karena bisa meringankan beban mereka yang sedang dilanda kesulitan ekonomi. Warta Kota/Nur Ichsan 

Permasalahan internal terkait penanganan Covid-19 pun bermunculan.

Baca: Mensos Akui Ada Tumpang Tindih Data Warga Penerima Bansos Pada Penyaluran Tahap Pertama

Baca: Ibu Kota Negara Baru Bukan Prioritas sampai 2021, Sri Mulyani: Tak Ada Belanja Pengeluaran IKN

Terlihat pada hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah DKI Jakarta, khususnya terkait bantuan sosial (bansos) yang diluncurkan pemerintah pusat seiring keputusan PSBB.

Pasalnya, Pemprov DKI Jakarta awalnya menyebut akan lepas tangan soal pembiayaan bansos untuk warga DKI Jakarta.

Akhirnya Sri Mulyani Indrawati pada rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI mengungkap jika dana bansos akan ditanggung pemerintah pusat dalam bentuk sembako dan BLT.

Walaupun anggaran awal diproyeksikan di pemerintah daerah.

Berdasarkan rilis yang diterima Tribunnews, data warga miskin di Jakarta 3,7 juta orang.

Kemudian sempat berubah menjadi 2,3 juta orang.

Berita Rekomendasi

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengatakan hanya dapat memberikan bantuan bagi 1,1 juta warga miskin di Jakarta.

Dan pemerintah sepakat untuk memberikan bantuan bagi 2,5 juta sisanya.

Polemik pemberian bansos di DKI Jakarta masih belum terurai.

Data menyebut per 14 Mei 2020, anggaran covid-19 dalam pos belanja tidak terduga mencapai Rp 897,2 miliar sudah terealisasi Rp 890,9 miliar atau 99, 30%.

Lalu bagaimana Pemprov DKI dapat membiayai pencegahan covid-19, termasuk untuk bantuan sosial?

Apakah Pemprov DKI memang kehabisan dana dan hanya Dana Bagi Hasil (DBH) menjadi kendala utamanya?

(Tribunnews.com/ Siti Nurjannah Wulandari)

Sumber: TribunSolo.com
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas