Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Virus Corona

Perubahan PPDB Mengubah Mindset Masyarakat Terhadap Sekolah Favorit

Pola pikir sekolah favorit atau unggulan dikikis dengan banyaknya jalur yang bisa dipilih siswa dalam proses seleksi PPDB.

Perubahan PPDB Mengubah Mindset Masyarakat Terhadap Sekolah Favorit
WARTAKOTA/Henry Lopulalan
Ratusan orang tua murid yang menatasnamakan "Paguyupan Orang Tua Murid Korban PPDB 2020" berdemo di Taman Pandang, depan Istana Negara, Jumat(3/7/2020). Massa membawa spanduk dan poster-poster berisi tuntutan seperti batalkan PPDB DKI, tolak sistem zonasi dan hapus parameter usia dalam jalur zonasi. (Warta Kota/Henry Lopulalan) 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan Nisa Falecia menyebut perubahan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) mengubah mindset atau pola pikir masyarakat. Dampaknya pun dianggap sangat besar ke arah yang positif.

Pola pikir sekolah favorit atau unggulan dikikis dengan banyaknya jalur yang bisa dipilih siswa dalam proses seleksi PPDB.

"Itu sebenarnya mengubah banyak hal. Jadi mindset yang sangat besar. Selama ini kita menganggap sekolah favorit adalah kewajaran," kata Nisa dalam diskusi virtual di akun Instagram @tempodotco, Sabtu (4/7/2020).

Baca: PPDB Jalur Zonasi Bina RW Sekolah Jadi Angin Segar Bagi Siswa dan Orang Tua

Menurutnya pemerataan kesempatan mendapatkan pendidikan layak lebih merata dengan adanya penerapan jalur ini.

Mengingat setidaknya ada lima (5) jalur seleksi yang bisa ditempuh calon peserta didik untuk menempuh pendidikan di sekolah tujuannya.

Diantaranya jalur inklusi, jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur prestasi yang terdiri dari prestasi akademik dan non akademik, kemudian jalur pindah tugas orang tua dan anak guru.

"Siapa yang berhak masuk sekolah negeri diubah waktu itu. Kalau sekarang Jakarta rame, di daerah responnya 'kemana aja?' karena di daerah sudah mulai duluan," jelas dia.

Salah satu pemerataan pendidikan layak yakni adanya jalur afirmasi dimana mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu secara ekonomi dan selama ini cuma jadi penonton, kini bisa bersaing masuk ke sekolah negeri lewat jalur khusus tersebut.

"Filosofinya tidak berubah, ada jalur afirmasi. artinya anak - anak yang jadi tanda petik penonton, sekarang mereka bisa masuk jalur khusus," tutur Nisa.

"Perubahan kebijakan itu bukan tanpa alasan. Yang dilakukan menteri pendidikan itu seperti apa kesesuaiannya. 50 persen daerah ternyata tidak sejalan dengan pemerataan pendidikan. Ibaratnya melanggar Permendikbud di tahun 2017," ungkap dia.

Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Johnson Simanjuntak
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas