Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Virus Corona

PDIP Jakarta Dukung Kebijakan Anies Baswedan yang Tetap Berlakukan SIKM

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI, Gembong Warsono menegaskan Jakarta saat ini masih perlu mengontrol warga yang keluar dan masuk ibu kota.

PDIP Jakarta Dukung Kebijakan Anies Baswedan yang Tetap Berlakukan SIKM
WARTA KOTA/WARTA KOTA/NUR ICHSAN
PERPANJANGAN PSBB - Petugas gabungan melakukan pemeriksaan Surat Ijin Keluar Masuk (SIKM) Jakarta terhadap para pengendara di depan pos satlantas Jakarta Barat, unitlantas Kalideres, Jakarta Barat, Kamis (2/7/2020). Hal ini dilakukan terkait perpanjangan masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi di ibukota hingga 14 hari ke depan. WARTA KOTA/NUR ICHSAN 

Laporan wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Fraksi PDI Perjuangan di DPRD DKI Jakarta mendukung Gubernur Anies Baswedan yang tetap konsisten memberlakukan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM), meskipun Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta aturan itu dihapus.

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI, Gembong Warsono menegaskan Jakarta saat ini masih perlu mengontrol warga yang keluar dan masuk ibu kota.

Mengingat penambahan harian kasus positif Covid-19 masih cukup tinggi.

Baca: Efektivitas SIKM untuk Sektor Transportasi Dikaji Ulang

Baca: Kadishub DKI Tegaskan SIKM Tetap Berlaku, Hanya Pengurusannya Kini Lewat Mesin

"Karena memang (kasus) positif kita masih tinggi. Jakarta kan masih tinggi. Karena posisi tinggi kan kita mesti protect. Caranya, salah satunya kan SIKM," kata Gembong di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (8/7/2020).

Menurutnya justru malah berbahaya jika kebijakan pengendalian mobilitas warga lewat SIKM dihilangkan.

Dikhawatirkan bila warga bebas keluar masuk Jakarta tanpa SIKM maka potensi penularan semakin meningkat.

"Kalau kita buka, bahaya juga. Kasihan warga kita. Jangan karena satu mengorbankan sekian juta warga Jakarta. Saya kira ini langkah yang positif untuk memproteksi diri dulu," tutur dia.

Sebelumnya Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta syarat keluar masuk menggunakan SIKM dicabut.

Bahkan usulan serupa juga ia sampaikan kepada Gugus Tugas Covid-19 tingkat pusat.

Halaman
123
Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Malvyandie Haryadi
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas