Anies Perpanjangan Fase 1 PSBB Transisi, Rencana Pembukaan Bioskop dan Tempat Hiburan Indoor Ditunda
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan telah memutuskan memperpanjang fase 1 Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Penulis: Endra Kurniawan
Editor: Daryono
TRIBUNNEWS.COM - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan telah memutuskan memperpanjang fase 1 Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers yang ditayangkan secara live di channel YouTube PEMPROV DKI JAKARTA, Kamis (16/7/2020).
"Kami Gugus Tugas Pecepatan Penangan Covid-19 DKI Jakarta kembali memperpanjang fase 1 PSBB transisi sampai 2 pekan ke depan sebelum beralih ke fase 2," katanya.
Menurut Anies, berdasarkan hasil evaluasi yang ada, terlalu berisiko jika melakukan pelonggaran dalam waktu dekat ini.
Bahkan dirinya meminta semua pihak untuk lebih serius untuk menjalankan perpanjangan fase 1 PSBB tansisi.
"Malah saat ini kita harus lebih serius memastikan protokol kesehatan dijalankan dengan ketat."
"Pada prinsipnya jika tidak perlu keluar rumah jangan pergi, dan seluruh kegiatan beroperasi dengan setengah kapasitas dan harus pakai masker. Ini harus dilakukan oleh kita semua, tidak bisa sebagian-sebagian," tegasnya.
Anies juga menyampaikan penundaan terharap operasi-operasi yang rencananya siap dibuka dalam waktu dekat ini.
"Pembukaan bioskop dan tempat-tempat hiburan indoor lainnya. Yang semua rencana akan beroperasi akhir bulan ini. Maka harus kita tunda dulu izin operasinya, sampai kondisi menujukan tren yang membaik," kata dia.
Baca: BREAKING NEWS: Anies Baswedan Perpanjang PSBB Masa Transisi DKI Jakarta Selama 14 Hari Ke Depan
Hasil Evaluasi Fase 1 PSBB Transisi
Hasil evaluasi yang dilaporkan pertama kali perihal jumlah tes Polymerase Chain Reaction (PCR) yang dilakukan.
Anies mengklaim tes PCR yang sudah dilakukan selama ini telah sesuai dengan rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
"Jadi dengan jumlah tes yang dilakukan 3,6 kali lipat dari standar WHO, maka kita bisa yakin bahwa data yang dihasilkan menggambarkan kondisi Jakarta yang sesungguhnya."
"Ketentuan WHO harus melakukan tesitng 1.000 orang per 1 juta penduduk," ucapnya.