"Dalam situasi PSBB ada hal-hal yang tidak boleh terhalangi, yaitu jalur distribusi."

"Jalur distribusi ini di setiap PSBB perlu tetap berjajalan agar supply chain tidak terganggu," kata Agus dalam Rakornas Kadin, dikutip dari Kompas.com.

Ia menekankan, setiap daerah yang memutuskan untuk melakukan PSBB sangat perlu memperhatikan kelancaran distribusi, termasuk logistik.

Baca: Terapkan PSBB, Koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah Harus Diperkuat

Ini untuk mendorong kegiatan di sektor prioritas tetap berjalan sehingga perekonomian terjaga.

"Karena PDB (Produk Domestik Bruto) kita 50 persennya adalah konsumsi, kalau distribusi ini tidak lancar akan mengganggu PDB kita," jelasnya.

4. Arief Poyuono

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono memberikan kritik tajam atas keputusan Anies yang kembali menerapkan PSBB.

Bahkan, Arief mengatakan, Anies sudah layak dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Arief beralasan bahwa, kebijakan Anies menetapkan kembali PSBB di Jakarta telah melanggar peraturan kedarutan.

"Anies sudah layak dinonaktifkan, karena penetapan PSBB wilayah tidak bisa tanpa sepengetahuan pemerintah pusat dalam hal ini Presiden Jokowi," kata Arief, dalam keterangannya yang dikonfirmasi Tribunnews.com.

Baca: Anies Perketat PSBB Jakarta, Epidemiolog Mendukung: Jangan Ulang PSBB yang Tidak Optimal

Menurut Arief, pengumuman Anies secara sepihak memiliki dampak lebih berbahaya.

Karena menyebabkan ketakutan yang luas di masyarakat yang tengah mencoba bangkit kembali dalam era kenormalan baru.

"Kalau dibiarkan maka Anies telah mendelegitimasi pemerintahan Presiden Jokowi," jelasnya.

(Tribunnews.com/Nanda Lusiana/Vincentius Jyestha Candraditya, Kompas.com/Mutia Fauzia/Yohana Artha Uly)