TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Unjuk rasa terkait penolakan UU Cipta Kerja kembali dilakukan di Area Patung Kuda, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (13/10/2020).

Dalam kesempatan itu, seorang orator aksi Aliansi Nasional Anti Komunis Negara Kesatuan Republik Indonesia (ANAK NKRI) Salman Alfarisi mengatakan Presiden Joko Widodo harus mundur.

Menurutnya Jokowi menjadi pihak yang bertanggung jawab atas disahkannya UU Cipta Kerja.

Karenanya, dia mengatakan tak ada pilihan lain kecuali Jokowi harus mundur.

"Tidak ada pilihan kecuali kami meminta untuk Bapak Jokowi mundur," ujar Salman, ketika berorasi di lokasi, Selasa (13/10/2020).

Salman juga mengatakan sebagian masyarakat masih menyebut UU Cipta Kerja adalah kesalahan dari DPR RI.

Hanya saja, dia berpandangan kesalahan juga ada pada eksekutif.

Penolakan UU Cipta Kerja sendiri disebutnya bukan datang hanya dari pihaknya. Melainkan berbagai pihak, mulai dari buruh, akademisi, hingga mahasiswa.

Baca juga: Prabowo Yakin Kerusuhan Demo Tolak UU Cipta Kerja Dibiayai Asing, BEM SI : Itu Penggembosan Gerakan

"Beberapa waktu lalu, kawan dari buruh, dari mahasiswa, mereka menuntut membatalkan Omnibus Law digagalkan. Sebagian masih menyatakan bilang Omnibus Law itu kesalahan DPR. Bukan hanya itu kesalahan legislatif, tetapi biangnya eksekutif," kata dia.

Pengurus DPD FPI DKI Jakarta itu juga mengatakan pihaknya harus turun jalan karena ketidakadilan kembali dihadirkan di hadapan mereka.

Salman pun mengatakan untuk tidak takut dengan aparat keamanan yang berjaga, karena pihaknya berjuang untuk melawan ketidakadilan.

"Hari ini kita kembali turun ke jalan menyuarakan hak-hak kita sebagai umat Islam karena kita melihat di tengah-tengah kita, dihadapan kita, dipertontonkan sebuah ketidakadilan. Sebagai umat islam, kami akan membubarkan ketidakadilan di negeri kita," tandasnya.