Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Fakta-fakta Anggota DPRD DKI Minta 'Gaji' Rp 698,6 Juta per Bulan, Warga Bilang Luar Biasa

Jika dibagi 12 bulan maka setiap anggota DPRD DKI Jakarta bisa mengantongi pendapatan sebesar Rp 698.649.250 (Rp 698,6 juta) per bulan.

Editor: Hasanudin Aco
zoom-in Fakta-fakta Anggota DPRD DKI Minta 'Gaji' Rp 698,6 Juta per Bulan, Warga Bilang Luar Biasa
TRIBUNNEWS/HUMAS DKI/DADANG S
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi (dua kanan) memimpin pemilihan Wagub DKI di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (6/4/2020). Politisi Gerindra Ahmad Riza Patria dengan 81 suara berhasil mengalahkan politisi PKS Nurmansyah Lubis yang hanya memperoleh 17 suara, pada pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta sisa masa jabatan 2017-2022 oleh DPRD DKI Jakarta. TRIBUNNEWS/HUMAS DKI/DADANG S 

Lucius mengingatkan, anggota dewan akan didukung menambah penghasilan jika rakyat merasakan manfaat keberadaannya.

Tapi jika wakil rakyat justru 'hilang' dari pembicaraan soal kebutuhan rakyat, sehingga sulit mendapatkan alasan untuk kenaikan gaji bagi mereka.

"Apalagi sekarang ini sedang parah-parahnya situasi masyarakat akibat pandemi. Ketika wakil rakyat malah menaikkan gaji, mereka seperti menegasikan fakta bahwa situasi kita sedang sulit-sulitnya. Jika wakil rakyat saja tak mampu menyelami situasi sulit ini artinya mereka sesungguhnya tak tahu kondisi rakyat atau pura-pura tak tahu karena ingin untung sendiri," jelasnya.

"Tak pantas banget rasanya wakil rakyat yang justru memperlihatkan ketakpedulian pada situasi rakyat dengan memanfaatkannya," tutup Lucius.

PSI  Menolak

Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta Michael Victor Sianipar menyatakan bahwa DPW PSI DKI Jakarta menolak anggaran tersebut.

"Betul, yang ini yang kami tolak," kata Michael, mengonfirmasi data rancangan anggaran RKT yang dikirimkan Kompas.com, Selasa (1/12/2020).

Baca juga: DPRD DKI Rekomendasikan Pemprov Buka Lebih Dulu KBM di Sekolah untuk Jenjang SMA dan PT

Berita Rekomendasi

Dia mengatakan, DPW PSI DKI Jakarta menolak anggaran itu karena keadaan ekonomi saat ini masih kritis akibat pandemi Covid-19.

"Kami dari pihak DPW PSI memutuskan menolak anggaran ini. Keadaan ekonomi sedang berat. Pengangguran melonjak," kata dia.

DPW PSI DKI Jakarta telah memerintahkan Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta untuk menolak anggaran tersebut.

"Instruksi partai adalah menolak kenaikan anggaran kerja Dewan. Kalau tidak dilaksanakan, akan ada sanksi disiplin partai yang tegas," kata Michael.

Kata Pimpinan DPRD DKI

Ketua Panitia Khusus Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik mengatakan, anggaran Rp 888,6 miliar itu tidak hanya untuk gaji 106 anggota DPRD DKI, tetapi juga memuat seluruh kegiatan anggota Dewan selama satu tahun.

"Angka Rp 888 miliar untuk keseluruhan kegiatan. Ini bukan gaji anggota Dewan. Kalau gaji Rp 800 juta sebulan, mantap dong," kata dia melalui keterangan tertulis, Selasa.

Halaman
1234
Sumber: TribunJakarta
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas