Herlangga menegaskan bahwa Kejari Depok mengeluarkan surat perintah penyidikan pada 6 April 2021.

Sedangkan surat perintah dari Polres Depok tertanggal 12 April 2021.

“Jadi kami duluan. Namun tidak tutup kemungkinan nanti kita bila ada kesulitan atau biar cepat masyarakat terlayani kita berkolaborasi, kan nggak ada salahnya,"

"Misal PDL (pengadaan sepatu) ditangani mereka (polres), kita (kejaksaan) ambil dana covid atau bagaimana nanti kita bicarakan lanjut,” tuturnya.

Jaksa Sebut Semakin Terang, Makin Banyak Data

Kejaksaan Negeri Depok terus mengumpulkan sejumlah barang bukti dan keterangan dari belasan orang yang sudah diperiksa terkait dugaan praktik korupsi di Dinas Damkar Kota Depok.

“Yang pasti kita semakin banyak mendapatkan data berupa dokumen karena ini merupakan pengadaan barang dan jasa otomatis berhubungan dengan dokumen,” ujar Kasi Intel Kejaksaan Negeri Depok, Herlangga Wisnu Murdianto, di kantornya, Cilodong, Rabu (21/4/2021).

Lebih lanjut, Herlangga mengatakan dokumen tersebut memang dicari olehnya dari berbagai pihak yang terlibat dalam dugaan praktik korupsi ini.

“Nah dokumen itulah yang kita cari dari masing-masing pihak yang kita panggil,” katanya.

“Kalau keterangan karena itu berupa materi sekali lagi kita tidak bisa memberitahukan cuma semakin kesini akan semakin terang,” sambungnya lagi.

Dalami Dugaan Korupsi Pengadaan Kendaraaan di Damkar Depok, Polisi Panggil 6 Orang

Polres Metro Depok terus mendalami dugaan korupsi di Dinas Damkar, terkait pengadaan kendaraan.

Saat ini, sudah ada enam orang yang memberikan klarifikasinya kepada penyidik terkait dugaan rasuah tersebut.

“Mulai kita laksanakan pemeriksaan terhadap masalah pengadaan kendaraan, masih kita dalami juga. Sudah ada enam yang kita panggil, untuk kita klarifikasi dan kita mintai keterangan ,” ujar Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP I Made Bayu Sutha, di Polrestro Depok, Pancoran Mas, Kamis (22/4/2021).