Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Hari Buruh

KSPI Minta Polisi Tak Melarang Aksi Unjuk Rasa Saat Peringatan Hari Buruh

Untuk aksi tingkat nasional, KSPI memusatkan di DKI Jakarta, tepatnya Istana Negara dan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat.

KSPI Minta Polisi Tak Melarang Aksi Unjuk Rasa Saat Peringatan Hari Buruh
Chaerul Umam
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal minta polisi tak melarang massa buruh yang hendak berunjuk rasa dalam peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day, Sabtu (1/5/2021) hari ini.

Pasalnya kata Said Iqbal, peserta buruh yang mengikuti aksi dipastikan melakukan rapid antigen, mengenakan masker dan taat pada penjagaan jarak satu sama lain.

"Tentu kita akan mengikuti arahan aparat keamanan dan Satgas Covid-19 untuk mengikuti standar kesehatan pencegahan Covid. Peserta aksi akan melakukan rapid antigen, memakai masker, hand sanitizer, dan menjaga jarak," kata Said Iqbal dalam keterangannya, Sabtu (1/5/2021).

Adapun kata Said Iqbal, aksi unjuk rasa hari ini akan melibatkan 50 ribu buruh yang tersebar di 24 provinsi, 200 kabupaten/kota dan di 3.000 pabrik. Aksi digelar serentak.

Baca juga: Peringati May Day, Buruh dan Mahasiswa akan Gelar Unjuk Rasa di Istana dan Gedung MK

Sementara untuk aksi tingkat nasional, KSPI memusatkan di DKI Jakarta, tepatnya Istana Negara dan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat.

"Untuk di tingkat nasional, aksi akan dipusatkan di Istana dan Gedung Mahkamah Konsultasi," tuturnya.

Setidaknya ada dua tuntutan yang akan disuarakan kaum buruh dalam May Day hari ini. Pertama, mencabut atau membatalkan Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Buruh meminta para hakim MK dapat memenangkan uji formil dan materiil yang diajukan kaum buruh. Sementara isu kedua yang dituntut yakni berlakukan kembali Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) di tahun 2021.

Ikuti kami di
Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Dewi Agustina
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas