Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Pemprov DKI Gandeng Kejati dan BPK Selisik Dugaan Kecurangan Pengadaan Air Bersih Ibu Kota

Riza memastikan rekomendasi KPK akan diperhatikan sebelum keputusan perpanjangan kontrak atau tidak.

Pemprov DKI Gandeng Kejati dan BPK Selisik Dugaan Kecurangan Pengadaan Air Bersih Ibu Kota
TribunJakarta.com/Dionisius Arya Bima Suci
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria saat ditemui di kantornya Balai Kota, Selasa (9/3/2021). Respons Wagub DKI Soal Kasus Korupsi Pengadaan Tanah Rumah Dp Nol yang Menjerat Yoory C Pinontoan 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria akan menindaklanjuti dugaan kecurangan pengadaan air bersih antara PAM Jaya dan PT Aetra Air Jakarta sebagaimana rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pemprov DKI bakal melibatkan Kejaksaan Tinggi dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menyelisik dugaan tersebut.

"Kami akan mengecek kembali di internal nanti melibatkan Kejati biasanya melibatkan BPK," kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (30/4/2021).

Usai mendapati hasilnya, Pemprov DKI akan menindaklanjuti dengan keputusan terkait nasib kontrak kerja sama pengadaan air bersih itu.

Riza memastikan rekomendasi KPK akan diperhatikan sebelum keputusan perpanjangan kontrak atau tidak.

"Apakah perpanjangan (kontrak kerja sama) dimungkinkan atau tidak. Dan tentu kami memperhatikan rekomendasi dari KPK," jelas dia.

"Kalau KPK itu kan komisi pemberantasan korupsi ya. Kalau nanti dirasa oleh KPK ada potensi korupsi tentu KPK punya hak untuk menyampaikan," tuturnya.

Baca juga: Polisi: Satu Tersangka Mafia Karantina Kesehatan Pensiunan Pegawai Disparekraf DKI

Diketahui KPK lewat fungsi Koordinasi dan Supervisi (Korsup) memantau rencana perpanjangan kontrak Perjanjian Kerja Sama (PKS) pengelolaan air minum di wilayah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta antara PAM Jaya dan PT Aetra Air Jakarta untuk mencegah potensi fraud.

Direktur Antikorupsi Badan Usaha (AKBU) KPK Aminudin berharap tidak ada pihak-pihak tertentu yang berusaha mengambil keuntungan dari momen perpanjangan kontrak kerja sama antara PAM Jaya dan PT Aetra tersebut.

Halaman
12
Ikuti kami di
Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Dewi Agustina
  Loading comments...

Produk Populer

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas