OJK Tak Mentolerir Debt Collector yang Langgar Hukum, Pastikan Perusahaan Pembiayaan Kena Sanksi
OJK akan memberi sanksi keras perusahaan pembiayaan yang debt collector-nya melanggar hukum dalam penarikan kendaraan bermotor.
Penulis: Yanuar Nurcholis Majid
Editor: Theresia Felisiani
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera turun tangan menyusul aksi debt collector yang hendak mengambil paksa kendaraan di jalan, yang tengah digunakan pengunanya.
OJK akan memberi sanksi keras perusahaan pembiayaan yang debt collector-nya melanggar hukum dalam penarikan kendaraan bermotor.
Baca juga: Debt Collector Tersangka Pengepung Serda Nurhadi Minta Maaf, Akui Perilakunya Salah: Saya Menyesal
Juru Bicara OJK, Sekar Putih Djarot mengatakan, OJK tidak mentolerir debt collector yang melanggar hukum dan akan memberi sanksi keras perusahaan pembiayaan.
Karena itu, OJK telah memberikan peringatan untuk perusahaan pembiayaan yang punya debt collector tidak tertib dalam bertugas.
"OJK telah berkoordinasi dengan pihak asosiasi perusahaan pembiayaan untuk menertibkan anggotanya dalam menjalankan ketentuan penagihan yang sesuai dengan aturan yang berlaku," ujarnya melalui keterangan resmi, Selasa (11/5).
Baca juga: Bamsoet Minta Polisi Tak Hanya Tindak Aksi Premanisme Debt Collector, Tapi Juga Leasing-nya
Hal tersebut, kata Sekar, menanggapi kasus penarikan kendaraan oleh oknum debt collector yang melibatkan anggota berseragam.
"Ini terkait adanya penarikan paksa kendaraan oleh oknum debt collector yang terjadi belum lama ini," katanya.
Diberitakan sebelumnya, sebanyak 11 orang debt collector yang mengadang Serda Nurhadi telah ditetapkan tersangka dan diancam hukuman sembilan tahun penjara.
Wakapolres Metro Jakarta Utara AKBP Nasriadi menjelaskan, para pelaku dijerat dengan Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan, jo Pasal 53 KUHP tentang pecobaan tindak kejahatan, dan atau Pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan jo Pasal 53 KUHP tentang pecobaan tindak kejahatan.
"Sehingga yang bersangkutan ancamannya sembilan tahun penjara dan saat ini masih proses penyidikan di polres Jakarta Utara," kata Nasriadi saat konferensi pers di Makodam Jaya Jakarta Timur, Senin (10/5). (yanuar/tribunnetwork/cep)