TRIBUNNEWS.COM, DEPOK - Direktur Eksekutif Indonesian Muslim Crisis Center (IMCC), Robi Sugara mengatakan dilaksanakannya seminar nasional 'Muslim Uighur Fakta atau Propaganda' untuk memberikan prespektif baru tentang situasi dan kondisi sebenarnya muslim Uighur.

“Acara seminar nasional ini digelar untuk memberikan prespektif baru tentang situasi dan kondisi sebenarnya muslim Uighur,” ungkap Robi Sugara dalam sambutan di acara Seminar Nasional yang digelar secara offline dan online ini.

Acara offline digelar di Hotel Margo Depok, Minggu kemarin itu dibatasi hanya 25 peserta dengan menggunakan protokoler kesehatan yang ketat.

Kemudian untuk acara online disiarkan melalui aplikasi zoom dan youtube secara live.

Acara seminar ini menghadirkan narasumber KH Imam Pituduh, Novi Basuki, Irfan Ilmie, dan Ahmad Syaefuddin Zuhri.

Imam Pituduh adalah wakil sekertaris jenderal PBNU bidang luar negeri yang pernah beberapa kali mengunjungi wilayah Uighur.

Kemudian Novi Basuki mendapatkan pendidikan S1 sampai S3 di China untuk jurusan politik internasional. Irfan Ilmie adalah wartawan senior yang sedang bertugas di China.

Kemudian Ahmad Syaefudin Zuhri saat ini sedang menyelesaikan doktoralnya di Wuhan, China untuk jurusan hubungan internasional.

Imam Pituduh yang berperan sebagai pemberi pengantar untuk acara seminar ini mengatakan bahwa berita tentang muslim Uighur yang tersebar di Indonesia lebih banyak propagandanya ketimbang faktanya.

Selama berkunjung ke China, khususnya Uighur, Imam melihat banyak makam-makam tokoh Islam di sana sangat terawat, juga masjid yang sudah berusia ratusan tahun masih terjaga dengan baik.

"Apa yang ada di muslim Uighur tidak serta merta dianggap penindasan, saya berkunjung ke pedesaan dan kehidupan mereka sangat Makmur, dan saya juga berinteraksi secara bebas disana, termasuk melaksanakan salat Jumat,” tutur Imam.

Kemudian Novi Basuki menjelaskan bahwa China saat ini sangat berbeda dengan China era Mao dimana dalam banyak dokumen bermusuhan dengan agama. Tetapi China sekarang memiliki konstitusi bahwa warga China berhak memeluk agama manapun, termasuk menjamin kebebasan untuk tidak beragama.

“Ini bahkan lebih progresif daripada Indonesia,” ujar Novi.

Novi juga mengatakan bahwa orang-orang atau pemberitaan tentang kekerasan muslim Uighur terlalu dibesar-besarkan yang mana, itu dipelopori oleh kelompok ekstrem kanan.