TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah pengusaha telekomunikasi merasa keberatan soal mahalnya harga sewa kabel proyek pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT) dari Pemprov DKI.

Tingginya tarif sewa itu disebut berdampak pada tarif sewa pelanggan internet di ibu kota.

Anggota DPRD DKI Jakarta Syarif mengatakan persoalan tarif SJUT adalah cermin dari buntunya komunikasi antara pengusaha dan BUMD DKI, yakni PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dan PD Pembangunan Sarana Jaya.

Syarif mengusulkan kedua pihak bisa duduk bersama guna mencari titik temu dan jalan keluarnya.

"Persoalan ini bisa dibicarakan, dasar keberatannya apa? Harus ada pemahaman bersama, perlu jalan tengah," kata Syarif saat dikonfirmasi, Rabu (25/8/2021).

Sekretaris Komisi D DPRD DKI Jakarta ini juga meminta BUMD DKI terbuka atas keberatan yang diutarakan dari pihak swasta.

Baca juga: Genjot Pendapatan Asli Daerah, DPRD DKI Minta Pemprov Benahi Konsep Menarik Wisatawan  

Dengan harapan, permasalahan ini bisa selesai dan tak berdampak pada masyarakat selaku konsumen atau pengguna layanan internet menjadi terganggu.

Ia sendiri menduga akar persoalan ribut - ribut tarif SJUT disebabkan karena pihak swasta tak sepenuhnya mengetahui latar belakang penetapan tarif dari Pemprov DKI.

"Kalau soal keterbukaan, saya kira selama ini BUMD DKI sudah cukup terbuka. Tapi, mungkin ada hal-hal lain yang tidak tersampaikan dengan baik oleh BUMD DKI kepada teman-teman operator," ucap Syarif.

Politikus Partai Gerindra ini usul jika tingginya tarif sewa yang dipatok Pemprov DKI berdampak pada beban sewa konsumen, para operator dapat membuat pemetaan penggunaan jasa internet.

Pemetaan bisa dibuat berdasarkan klaster kelas masing - masing pengguna layanan.

Pemetaan klaster tersebut dinilai bisa jadi solusi mengatasi masalah ini.

Menurutnya masyarakat kelas bawah bisa mendapat subsidi dari Pemprov DKI, sehingga dikecualikan dari beban internet yang mahal.

"Kalau data klaster itu sudah ada, nanti baru kita diskusi, saya (dewan) akan mendesak Pemprov untuk menghitung ulang, operator bisa meminta insentif ke Pemda DKI. Jadi, menurut saya jalan tengahnya begitu, jangan dinegosiasi di tarif sewa kabel, itu nanti sulit ketemu," pungkas Syarif.