TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco menilai pengajuan hak interpelasi terhadap Gubernur Anies Baswedan dan program Formula E miliknya, hanya sebatas lucu - lucuan.

"Lucu-lucuan aja sih itu. Kalau Golkar gini, kalau ada kewajiban dan hak, maka yang harus didahulukan adalah kewajiban," kata Basri kepada wartawan, Sabtu (28/8/2021).

Pasalnya kata Basri, mereka yang mengajukan hak interpelasi lupa bahwa dewan masih punya kewajiban menumpuk.

Banyak pekerjaan legislatif yang tertunda, dan sampai saat ini belum terlaksana.

"Interpelasi itu hak, sementara kewajiban dewan itu masih banyak yang tertunda," ucapnya.

"Tapi teman-teman malah sibuk urusan interpelasi. Apa nggak ada cara lain? Apa kurang kerjaan? Apa semua kewajiban dewan sudah terlaksana? Kalau interpelasi berapa lama selesainya?" jelas dia.

Baca juga: Apa Tanggapan Anies Soal Hak Interpelasi Formula E yang Diajukan 33 Anggota DPRD DKI?

Berkenaan dengan itu, Basri menyatakan bahwa Partai Golkar tidak akan ikut - ikut karena dianggap cuma membuang waktu.

"Jadi kita pasti, Golkar sudah pasti tidak ikut dalam interpelasi. Karena hanya nambah kerjaan dan buang - buang waktu. Bukan itu yang diharapkan masyarakat sekarang," pungkasnya.

Diketahui sebanyak 33 anggota DPRD DKI Jakarta dari 2 fraksi yakni PDI-Perjuanan dan PSI, mengajukan hak interpelasi terhadap Gubernur Anies Baswedan untuk menjelaskan keputusan penyelenggaraan Formula E pada Juni 2022 mendatang.

Anies menuangkan rencana penyelenggaraan Formula E tersebut dalam Instruksi Gubernur Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Isu Prioritas Daerah Tahun 2021 - 2022.

Namun sejumlah legislator DKI menilai ajang balap mobil listrik itu justru akan membebani APBD di tengah defisit akibat pandemi Corona.

Tanggapan Anies

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ikut menanggapi hak interpelasi terkait Formula E yang digunakan oleh sejumlah anggota DPRD DKI.

Anies mengatakan proses interpelasi tersebut segala prosesnya menyangkut internal dewan.

Sehingga dirinya selaku eksekutif tidak akan mencampurinya.

"Jadi itu adalah sesuatu yang memang menempel pada anggota DPRD. Biarkan itu berjalan, diproses di internal dewan, karena itu bukan menyangkut kami," kata Anies di kawasan Meruya, Kembangan, Jakarta Barat, Jumat (27/8/2021).

Ia juga menegaskan bahwa interpelasi memang menempel pada setiap anggota legislatif.

Sehingga penggunaannya menjadi hak bagi mereka masing - masing.

"Itu adalah hak dewan dan diproses di dewan," tegasnya.

Baca juga: Ketua DPRD DKI: Hak Interpelasi Formula E Bukan Bermaksud untuk Menjatuhkan Anies

Diberitakan sebelumnya sebanyak 33 anggota DPRD DKI Jakarta dari 2 fraksi yakni PDI-Perjuangan dan PSI, mengajukan hak interpelasi terhadap Gubernur Anies Baswedan untuk menjelaskan keputusan penyelenggaraan Formula E pada Juni 2022 mendatang.

Anies menuangkan rencananya penyelenggaraan Formula E tersebut dalam Instruksi Gubernur Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Isu Prioritas Daerah Tahun 2021 - 2022.

Namun sejumlah legislator DKI menilai ajang balap mobil listrik itu justru akan membebani APBD di tengah defisit akibat pandemi Corona.

Hal itu mereka dapatkan usai menelaah temuan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Atas hal itu, mereka menggunakan hak interpelasinya.