TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Tagar atau hastag #PSIInterpelasiAnies sempat berjaya di twitter pada Selasa (7/9/2021).

Tagar tersebut menjadi trending topic dengan jumlah tweet dan retweet lebih dari 2.000.

Seperti diketahui 33 anggota Fraksi PDIP dan Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta resmi mengajukan hak interpelasi terkait rencana ajang balap mobil Formula E yang digagas Gubernur Anies Baswedan.

Netizen menyambut baik rencana ini dan bergabung dengan menyuarakan tagar tersebut.

Diantaranya pemilik akun @Putri9977 berkomentar “Sebenarnya hak interpelasi kan ringan karena cuma minta keterangan.”

Dengan interpelasi, Fraksi PDIP dan Fraksi PSI ingin meminta penjelasan mengenai program tersebut.

Baca juga: Wagub Riza Tak Ingin Ikut Campur Proses Interpelasi Formula E di DPRD DKI

Misalnya apakah ajang Formula E tepat dilaksanakan di tengah penanganan pandemi Covid-19 sekarang.

Juga ada pertanyaan mengapa menggunakan dana APBD triliunan rupiah, bukan dana swasta

Namun tujuh fraksi menolak pengajuan hak interpelasi Formula E yaitu Golkar, PKS, Demokrat, PAN, NasDem, Gerindra, dan PKB-PPP.

Perwakilan tujuh fraksi kemudian memenuhi undangan makan malam Anies di rumah dinas Gubernur DKI Jakarta di Jalan Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (26/8/2021).

Meski tujuh fraksi di DPRD DKI Jakarta menolak menggunakan hak tersebut, PSI menyatakan akan tetap memperjuangkannya di rapat paripurna DPRD.

“Tahapan selanjutnya setelah kami mengajukan hak interpelasi adalah menuju kepada paripurna. Adapun pada hari ini kami dalam proses menuju paripurna dan kami harapkan bisa terlaksana dalam waktu yang dekat,” ujar Ketua Fraksi PSI DPRD DKI William Aditya Sarana dalam video yang diterima Kompas.TV, Jumat (27/8/2021).

Dia menegaskan, PSI menganggap pengajuan hak interpelasi adalah hal yang mendesak.

Menurutnya anggota DPRD dari PSI ingin menjalankan fungsi sebagai anggota DPRD yang mengawasi kinerja eksekutif.

“Kami ingin menjalankan fungsi kami,” ujarnya.

PSI, kata William, ingin meminta penjelasan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal alasan tetap mengizinkan penyelenggaraan event balap internasional Formula E di Jakarta.

“Kami ingin mempertanyakan kepada gubernur DKI Jakarta mengenai perhitungan dan juga urgensi dari acara formula ini,” tuturnya.

Bagi PSI, ketimbang menggunakan anggaran untuk Formula E, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seharusnya memakainya untuk kepentingan penanganan Covid 19.