Kritik datang dari Koalisi Masyarakat untuk Akses Keadilan Kesehatan, dalam keterangan tertulisnya, rencana pemberian vaksin booster untuk guru di Kota Bekasi belum sesuai rekomendasi Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

"Artinya, Pemerintah Kota Bekasi berpotensi melangkahi instruksi Kementerian Kesehatan terhadap ketentuan pemberian vaksin dosis ketiga selain tenaga kesehatan," kata Amanda Tan anggota Tim Koalisi.

Baca juga: Sudah Bayar 70 Juta Tapi Tak Jadi TKK Pemkot Bekasi, Dua Warga Melapor ke Polisi

Rencana pemberian vaksin dosis ketiga untuk guru di Kota Bekasi dianggap melanggar prinsip kesetaraan dan keadilan, dimana masih banyak kelompok rentan yang belum mendapatkan vaksin.

"Sementara capaian vaksin di Kota Bekasi per 4 Oktober 2021 baru 66,39 persen untuk dosis kesatu dan 46,15 persen untuk dosis kedua," ucapnya.

"Sedangkan capaian vaksin untuk lansia di Kota Bekasi masih rendah yakni, 47,78 persen untuk dosis pertama dan dosis kedua 31,35 persen, seharusnya Pemerintah Kota Bekasi dapat memprioritaskan pemberian vaksin tersebut kepada lansia," paparnya.

Artikel ini telah tayang di TribunJakarta.com dengan judul Meski Dikritik, Wali Kota Bekasi Tegaskan Gagasan Vaksin Booster Dosis Ketiga untuk Guru Tetap Jalan,