Tribun

Jaksa Tolak Seluruh Pembelaan Terdakwa Kasus Hoaks Babi Ngepet di Depok, Ini Alasannya

JPU Kejari Depok menyatakan tidak sependapat dengan nota pembelaan yang disampaikan pengacara terdakwa kasus hoaks babi ngepet di Depok

Editor: Theresia Felisiani
Jaksa Tolak Seluruh Pembelaan Terdakwa Kasus Hoaks Babi Ngepet di Depok, Ini Alasannya
TribunJakarta/Dwi Putra Kesuma
Adam Ibrahim ketika memberikan keterangan di Polres Metro Depok, Kamis (29/4/2021). Adam adalah sosok yang membuat cerita bohong mengenai babi ngepet 

TRIBUNNEWS.COM, CILODONG - Kasus hoaks babi ngepet di Depok terus bergulir di pengadilan.

Dalam sidang lanjutan Selasa (23/11/2021), Jaksa Penuntut Umum (JPU) memberikan jawaban atas nota pembelaan dari kubu terdakwa Adam Ibrahim alias Adam.

JPU Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok menyatakan tidak sependapat dengan nota pembelaan atau pledoi yang disampaikan oleh pengacara terdakwa.

Pledoi tersebut diajukan terdakwa melalui pengacaranya, yang terdiri dari 23 halaman.

"Kami sampaikan secara tegas bahwa jaksa tetap pada surat tuntutan kami terdahulu dan memohon kepada majelis agar tanggapan ini menjadi satu kesatuan dengan surat tuntutan tersebut," tutur JPU Alfa Dera dalam fakta persidangan di PN Depok, Komplek Perkantoran Kota Kembang, Cilodong, Depok, Selasa (23/11/2021).

Baca juga: Rian, Si Pembunuh Berantai yang Habisi Nyawa Siswi SMA dan Janda Divonis 13 Tahun Penjara

Ada empat poin yang disampaikan JPU terkait replik, satu di antaranya menjawab ucapan terdakwa yang disampaikan pengacaranya, kisah terdakwa dapat diteladani bahwa berbohong untuk kebaikan itu diperbolehkan.

JPU Alfa Dera meminta terdakwa dan pengacaranya dalam memahami kisah tersebut lebih dulu didasari landasan ilmu agar tidak gagal paham.

"Sehingga menyadari perbuatan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, yang dilakukan oleh terdakwa Adam Ibrahim tentunya tidak dapat dikorelasikan dan jauh berbeda dengan kisah Nabi Ibrahim yang sedang bertauriyah," kata JPU Alfa Dera.

Poin kedua terkait Dakwaan dan Tuntutan serta poin ketiga tentang Fakta Persidangan, JPU menanggapinya dengan tetap pada surat tuntutannya terdahulu.

Sementara pada poin keempat perihal Analisa Hukum, JPU tetap pada dawaan pertamanya yakni melanggar Pasal 14 ayat (1) UU RI No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas