Mulai Bangkit dari Pandemi, Indeks Pembangunan DKI Capai 81,11: Tertinggi di Indonesia

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan DKI Jakarta Nasruddin Djoko Surjono mengatakan, keberhasilan ini merupakan buah dari kerja sama seluruh jajaran Pemprov dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat ibu kota, khususnya pada masa pandemi Covid-19.

“Pelaksanaan vaksinasi massal secara kolaboratif, pengaplikasian pembelajaran jarak jauh yang efektif ,dan pemberian berbagai kebijakan peningkatan daya beli masyarakat menjadi upaya responsif yang dilakukan pada tahun 2021, di samping terus meningkatkan kinerja dalam bidang kesehatan, pendidikan dan perekonomian,” tuturnya.

Iklim Usaha Membaik

Ekonom dan Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohamad Faisal, menilai sektor perdagangan dan jasa di Ibu Kota menjadi faktor yang paling banyak berkontribusi terhadap peningkatan IPM DKI Jakarta, khususnya dimensi standar hidup layak. 

“Membaiknya aktivitas perdagangan dan jasa telah meningkatkan pendapatan. Terutama pelaku usaha di sektor tersebut,” ujar Faisal.

Dia menilai, Pemprov DKI Jakarta ke depan harus dapat lebih jeli dalam melihat dampak pandemi terhadap kualitas pembangunan manusia di Ibu Kota. 

“Umumnya, yang mesti lebih diperhatikan adalah masyarakat menengah ke bawah yang paling terdampak karena pandemi,” katanya.

Menurutnya, program pemerintah terkait dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat kelas bawah harus diprioritaskan. 

Tidak hanya bantuan sosial (bansos), tetapi juga akses terhadap air bersih, pendidikan, dan hal-hal mendasar lainnya.

Pada Kamis (18/11/2021) lalu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sempat menemui para buruh yang menggelar aksi demonstrasi menuntut kenaikan upah minimum provinsi (UMP) di depan Balai Kota DKI. 

Saat itu, Gubernur Anies duduk bersama dengan para buruh untuk mendengarkan aspirasi mereka.

Buruh Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP LEM SPSI) di Balai Kota DKI Jakarta menuntut kepastian kenaikan upah minimum regional bagi pekerja/buruh di Jakarta.

“Terima kasih kepada mereka yang memilih untuk menyuarakan aspirasi para buruh. Mereka adalah orang-orang yang memikirkan kesejahteraan semuanya. Kami di Pemprov DKI merencanakan untuk bisa membantu para buruh dengan tetap menaati berbagai ketentuan yang sekarang ada di dalam peraturan pemerintahan,” ujar Anies.

Anies menegaskan bahwa ada dua sisi yang akan dibantu Pemprov DKI agar buruh bisa mencapai kesejahteraan lebih tinggi. 

Pertama, dengan cara meningkatkan pendapatan (UMP). Kedua, Pemprov DKI membantu dengan menurunkan biaya hidup.