Minta Waktu Perjuangkan UMP Naik, Wagub DKI Imbau Buruh Tak Demo Berlebihan: Nanti Ada yang Menyusup
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meminta massa buruh tidak melakukan demo berlebihan. Apalagi situasi masih pandemi covid-19.
Editor: Wahyu Aji
Namun, UMP di DKI justru diberlakukan untuk seluruh kota administratif lantaran perbedaan ini.
"Kita kan enggak bisa berbeda. Kita kan kota administratif. Jadi apa yang diputuskan oleh provinsi sama dengan kabupaten kota di provinsi lain, dia ada solusi apa yang ditetapkan oleh provinsi. Kemudian penetapan oleh kabupaten berbeda," lanjutnya.
Oleh sebab itu, Anies telah berkirim surat ke Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Republik Indonesia terkait usulan peninjauan kembali formula penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP).
Surat dengan nomor 533/-085.15 ini telah ditujukkan untuk Kemenaker RI pada 22 November 2021 lalu.
Usulan ini direkomendasikan lantaran Pemprov DKI melihat adanya ketidak sesuaian dan tidak terpenuhinya rasa keadilan antara formula penetapan UMP dengan kondisi di lapangan.
Berdasar formula yang ada, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, kenaikan UMP DKI hanya 0,85 persen atau naik sebesar Rp 37.749.
Buruh Kepung Lagi Kantor Anies di Balai Kota
Ratusan buruh kembali menggeruduk Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, pada Selasa (30/11/2021).
Sekitar 250 buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SP RTMM-SPSI) melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Dilengkapi dengan satu mobil komando, massa yang tiba sejak pukul 10.30 WIB ini terus melakukan orasi di depan Balai Kota DKI.
"Kami menuntut Anies mencabut UMP DKI. Kami gak minta banyak banget, naik 5 persen aja. Itu bukan angka mistis tapi angka realistis," ucap orator dari mobil komando di lokasi.
Baca juga: Duduk Bersila Dikelilingi Massa Buruh, Anies Baswedan Janji Perjuangkan UMP yang Layak
Rencananya aksi unjuk rasa ini akan dilakukan hingga siang hari.
Petugas kepolisian telah melakukan penjagaan di sekitar lokasi, seperti membuat barikade polisi hingga mengatur lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.
Hingga berita ini diturunkan, kendaraan masih bisa melintas di Jalan Medan Merdeka Selatan meskipun massa buruh memenuhi separuh badan jalan.
