Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Hari Ini Buruh Gelar Aksi di Depan Gedung DPR, Tuntut Penolakan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

Rencananya aksi ini tidak hanya dilakukan di Jakarta melainkan di berbagai provinsi di Indonesia seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, Kalsel.

Penulis: Rizki Sandi Saputra
Editor: Dewi Agustina
zoom-in Hari Ini Buruh Gelar Aksi di Depan Gedung DPR, Tuntut Penolakan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden
tangkap layar dari change.org
Muncul petisi terkait penolakan wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. Penggaggas dari petisi ini antara lain Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP), Indonesia Corruption Watch (ICW), hingga Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Petisi ini dibuat pada hari ini, Kamis (3/3/2022). 

Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Massa yang tergabung dari berbagai organisasi serikat buruh, serikat petani, pekerja rumah tangga, miskin kota, dan berbagai elemen lain, akan menggelar aksi, Jumat (11/3/2022) di depan Gedung DPR/MPR RI.

"Massa aksi datang ke depan DPR RI dari dari Jabodetabek, Karawang, dan Purwakarta," kata Presiden Partai Buruh Said Iqbal dalam keterangannya kepada awak media.

Menurut Iqbal, rencananya aksi ini tidak hanya dilakukan di Jakarta melainkan di berbagai provinsi di Indonesia seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, Kalimantan Selatan, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, dan sebagainya.

Dalam aksi ini, kata Iqbal, setidaknya akan menuntut kepada DPR RI beberapa hal yang akan disampaikan.

Pertama, serikat buruh akan menyuarakan penolakan perpanjangan masa jabatan presiden, karena dinilai tidak berdasarkan konstitusi negara.

"Kami akan menutut DPR sebagai kepanjangan partai politik di parlemen, menolak penundaan Pemilu dan Pilpres 2024. Bagaimana pun, perpanjangan masa jabatan presiden adalah sesuatu yang ilegal dan inkonstitusional," kata Iqbal.

Baca juga: Jokowi Mania: Wacana Masa Jabatan Presiden 3 Periode Sesat dan Tidak Rasional

Berita Rekomendasi

Alasan perpanjangan masa jabatan presiden karena alasan faktor ekonomi dinilai pihaknya adalah suatu hal yang mengada-ada.

Karena faktanya, terjadi dalam pemilihan legislatif (Pileg) pada 1955 dan 1999 yang bisa berjalan sukses padahal saat itu kata dia sedang terjadi inflasi dan keadaan ekonomi RI kala itu sedang anjlok.

"Jadi tidak ada alasan ekonomi menjadi alasan tidak menyelenggarakan Pemilu 14 Februari 2024 dan ingin memperpanjang masa jabatan Presiden. Ini bukan tentang hak berdemokrasi, ini tentang kudeta konstitusional," jelasnya.

Tak hanya itu, dalam aksi tersebut nantinya, serikat buruh kata Iqbal, juga akan menuntut untuk pemerintah sesegera mungkin menurunkan harga bahan pokok.

Minimal kata dia, harga bahan pokok seperti daging sapi, kedelai hingga minyak goreng bisa dikendalikan sehingga tidak melonjak tinggi.

"Turunkan harga gas LPG dan energi lainnya, harga daging, kedelai, minyak goreng, dan harga pangan lainnya di tengah tidak adanya kenaikan upah buruh," tegasnya.

Berdasarkan informasi yang diterima Tribunnews.com, rencananya aksi ini akan dimulai sekitar pukul 10.00 WIB dengan titik kumpul di depan Gedung TVRI.

Nantinya massa aksi akan melakukan longmarch hingga ke depan komplek Parlemen DPR/MPR RI untuk menyampaikan tuntutannya.

Kendati begitu, Iqbal tidak menjelaskan secara rinci perihal berapa jumlah massa yang rencananya akan hadir dalam aksi siang nanti.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas