Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Polisi Bongkar Modus Baru Mafia Tanah yang Libatkan Sejumlah Pejabat BPN

Hari ini, polisi mengungkap fenomena baru dalam kasus dugaan mafia tanah di Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Editor: Hasanudin Aco
zoom-in Polisi Bongkar Modus Baru Mafia Tanah yang Libatkan Sejumlah Pejabat BPN
Tribunnews.com/ Fandi Permana
Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi memimpin langsung bongkar ulah mafia tanah di Jakarta. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polisi tampaknya serius mengungkap kasus mafia tanah terutama di Jakarta.

Sebelumnya polisi telah menangkap 4 pejabat BPN terkait mafia tanah.

Hari ini, polisi mengungkap fenomena baru dalam kasus dugaan mafia tanah di Jagakarsa, Jakarta Selatan, yang melibatkan pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi langsung mendatangi kantor BPN Jakarta Selatan pada Kamis (14/7/2022) siang untuk mengecek langsung permainan mafia tanah.

"Pertama dari sisi pelaku ini ada fenomena yang baru, selama ini mafia tanah yang sering disampaikan adalah pada saat proses pengembalian hak," kata Hengki.

"Tapi yang saat ini pada proses penerbitan. Jadi artinya itu melibatkan beberapa instansi bahkan oknum BPN sendiri," sambungnya.

Baca juga: Polisi Tetapkan 4 Pejabat BPN Jadi Tersangka Kasus Dugaan Mafia Tanah

Ia mengungkap, banyak oknum pejabat yang terlibat dalam kasus tersebut.

Berita Rekomendasi

Kendati demikian, Hengki tidak merinci berapa banyak oknum pejabat itu.

"Jadi dari sisi pelaku yang biasanya pada proses peralihan tapi ini pada proses penerbitan," ujar Hengki.

Lebih lanjut, ia menuturkan pihaknya dalam mengungkap kasus tersebut bergerak bersama dengan Satgas Mafia Tanah Kementerian ATR/BPN.

"Termasuk dalam pelaksanaannya kami dibantu oleh Kepala Kantor Pertanahan BPN Jakarta Selatan untuk mengungkap ini," katanya.

Modus Mafia Tanah

Kombes Hengki Haryadi menuturkan sejumlah modus mafia tanah.

"Dari sisi modus operandi mulai dari yang konvensional. Artinya mereka menggunakan data palsu kemudian apabila satu lokasi itu belum ada sertifikatnya dibuat data palsu bekerja sama dengan oknum akhirnya menjadi sertifikat," ujarnya.

Halaman
123
Sumber: Warta Kota
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas