TRIBUNNEWS.COM - Kasetpres Heru Budi Hartono akan menggantikan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta yang jabatannya akan berakhir pada pekan depan, yakni 16 Oktober 2022.

Sebagaimana diketahui, dalam Rapat Tim Penilai Akhir (TPA) yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta pada Jumat (7/10/2022) kemarin, Heru Budi Hartono telah dipilih sebagai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta.

Merespons hal tersebut, Anies Baswedan pun mengucapkan selamat kepada Heru Budi Hartono.

Ia juga mengapresiasi pilihan Jokowi.

"Selamat kepada Pak Heru Budi yang mendapatkan amanat untuk menjadi Pj (gubernur) DKI Jakarta," ucap Anies, dikutip Tribunnews.com dari kanal YouTube Kompas TV, Sabtu (8/10/2022).

"Kami percaya pengalaman yang beliau miliki akan menjadi bekal yang sangat baik. Bapak Presiden mengambil keputusan dengan mempertimbangkan seluruh faktor yang lengkap demi kebaikan bagi masyarakat Jakarta," imbuhnya.

Baca juga: NasDem Deklarasi Anies Baswedan Capres, Puan Maharani: Monggo Saja, Tiap Partai Punya Timing Sendiri

Anies menilai Kasetpres Heru Budi merupakan sosok yang sudah berpengalaman soal Jakarta.

"Kita semua bersyukur bahwa yang akan bertugas adalah orang yang sudah mengetahui juga Jakarta," tuturnya.

Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan akan tetap mengkritisi kepemimpinan Heru Budi Hartono sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta meski ia adalah pengurus dari PDI Perjuangan.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono.

“Kritis itu kan keharusan, jadi bukan berarti Pak Heru Budi Hartono yang notabene jadi pilihan Presiden kemudian Fraksi PDI Perjuangan bungkam, itu nggak juga,” katanya, dilansir TribunTangerang.com.

Meski demikian, Gembong Warsono menyebut, kritik yang disampaikan harus rasional dan konstruktif demi kebaikan masyarakat Jakarta.

“Ini dalam rangka kritik membangun, jadi nggak mungkin mentang-mentang menjadi pilihan Presiden, Fraksi PDIP diam 1.000 bahasa, itu nggak ya,” kata anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta.

Gembong menjelaskan, hal tersebut dilakukan guna menepis sikap PDIP selama ini.

Adapun, sejak Pemprov DKI Jakarta dipimpin Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, partai peraih kursi terbanyak di DPRD DKI mencapai 25 orang ini, kerap mengkritik kebijakan Anies.

“Jadi tetap ada kritik, kalau nggak ada yang kritik, seolah-olah benar terus dong. Itu malah nggak jadi baik juga nantinya,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Gembong juga mengucapkan selamat kepada Heru Budi Hartono yang akhirnya dipilih Presiden Jokowi sebagai Pj Gubernur.

Gembong optimis, Heru mampu memimpin Jakarta secara baik karena dilihat dari rekam jejaknya.

Hal senada juga disampaikan Ketua DPD I Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi DKI Jakarta, Nadia Yulianda Putri (Nadia Y.P).

Nadia turut mengucapkan selamat kepada Kasetpres Heru Budi Hartono yang menjadi Pj Gubernur Pj DKI Jakarta.

Ia menilai, latar belakang dan pengalaman Heru bisa menjadi bekal untuk pembangunan Jakarta.

"Selamat kepada Pak Heru Budi yang mendapatkan amanat untuk menjadi Pj di DKI Jakarta, kami yakin atas pengalaman yang beliau miliki akan menjadi bekal yang sangat baik dalam membangun jakarta," kata Nadia saat dihubungi melalui pesan singkat kepada Tribunnews.com, Jumat (07/10/2022).

"Keputusan Pak Presiden Jokowi dalam mengangkat Heru Budi sebagai PJ. Gubernur pastinya dengan sejumlah aspek yang dipertimbangkan dan juga faktor demi kebaikan masyarakat DKI Jakarta," imbuhnya.

Respons Pengamat

Diberitakan Tribunnews.com, Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah, menjelaskan Pj Gubernur DKI Jakarta memiliki tugas penting, yakni menjaga Baku Mutu Udara Ambien Nasional (BMUAN).

Menurutnya, pemerintah provinsi DKI Jakarta berdasarkan beberapa riset masih terlalu abai terhadap pentingnya kondisi yang ramah lingkungan.

"Karena buruknya kualitas udara di DKI Jakarta melebihi baku mutu maka dibutuhkan satu kebijakan, ini menjadi semacam tantangan untuk Pj Gubernur," kata Trubus dalam webinar yang digelar MIPI, Sabtu (8/10/2022).

"Padahal waktu kemarin PSBB ketat dan PPKM darurat bahkan Gunung Salak bisa dilihat dari Jakarta dengan sangat indah karena tingkat polusinya dalam kondisi sangat rendah," imbuhnya.

Baca juga: Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono Kantongi Harta Rp31 Miliar, Punya Utang Rp6 Miliar

Dosen Universitas Trisakti ini menegaskan, Gubernur DKI Jakarta yang akan melanjutkan kepemimpinan Anies Baswedan perlu menyiapkan langkah-langkah strategis pencegahan dan penanggulangan.

Selain itu, Trubus juga menguraikan terkait persoalan ketersediaan air bersih di DKI Jakarta.

Trubus menilai, kelangkaan air bersih disebabkan swastanisasi air.

Di mana permasalahan dapat dijumpai di pinggiran-pinggiran kota, wilayah padat penduduk, dan lingkungan tempat tinggal tidak mampu di ibu kota.

"Kalau kita lihat di UUD 45 jelas bahwa air dikuasai oleh negara sehingga seharusnya pemprov DKI tidak boleh melakukan swastanisasi air, ke depan perlu diperjelas," ungkapnya.

Trubus mengatakan, situasi rumit ini membuat masyarakat akhirnya memilih menggunakan air tanah.

Sehingga, permukaan tanah di DKI Jakarta setiap tahunnya mengalami penurunan.

(Tribunnews.com/Suci Bangun DS/Hasanudin/Reynas Abdila, Tribuntangerang.com/Fitriyandi Al Fajri, Kompas.com/Muhammad Naufal)

Simak berita lainnya terkait Penjabat Gubernur DKI Jakarta