Tribun

Penjabat Gubernur DKI Jakarta

Pj Gubernur DKI Buka Lagi Posko Pengaduan di Balai Kota, Jubir Anies Baswedan: Lebih Banyak Gimmick

Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menyatakan akan membuka kembali layanan pengaduan masyarakat di Balai Kota.

Penulis: Larasati Dyah Utami
Editor: Wahyu Aji
zoom-in Pj Gubernur DKI Buka Lagi Posko Pengaduan di Balai Kota, Jubir Anies Baswedan: Lebih Banyak Gimmick
Tribunnews.com/Larasati Dyah Utami
Juru Bicara Anies Baswedan, Surya Tjandra (kanan) dan Anggota DPRD Fraksi PDI-P, Pandapotan Sinaga di diskusi Total Politik bertajuk '5 Tahun Anies Sudah Sampai Mana?', Minggu (23/10/2022). 

Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menyatakan akan membuka kembali layanan pengaduan masyarakat secara langsung di Balai Kota DKI Jakarta.

Juru Bicara Anies Baswedan, Surya Tjandra angkat suara menanggapi kebijakan yang mendapat kesan antitesa Anies sebagai Gubernur DKI yang menjabat sebelumnya.

Surya menyebut kebijakan membuka pengaduan di Pendopo Balai Kota DKI lebih banyak gimiknya daripada substansinya.

Menurutnya soal pengaduan masyarakat sejak zaman Anies sudah ada di sistem aplikasi bernama Jakarta Kini (JAKI).

"Kalau yang pengaduan itu kan sekarang sudah ada sistem di JAKI, aplikasi yang dibuat Pemprov," kata Surya di diskusi Total Politik bertajuk '5 Tahun Anies Sudah Sampai Mana?', Minggu (23/10/2022).

Surya mengatakan di zaman Ahok memang ada aplikasi pengaduan bernama Qlue yang dimiliki perusahaan swasta.

Ia juga menilai cara kerja Qlue baik, yakni koneksi dari laporan foto publik yang masuk Qlue langsung diteruskan ke pihak Ahok untuk ditindaklanjuti dan diberikan sanksi pada petugas pelayanan yang bermasalah.

Namun menurutnya cara kerja JAKI lebih 'soft'. Sebab pengaduan masyarakat akan masuk ke penilaian kinerja pekerja pada sistem birokrasi dan akan mempengaruhi tunjangan kinerja terkait.

Baca juga: Surya Tjandra Sebut Kinerja Anies Baswedan Selama Menjabat Gubernur DKI Jakarta Tidak Buruk

"Kalau zaman Ahok kan ada Qlue dan di awal pemerintahan Jokowi. Qlue itu punya swasta, yang bikin namanya Surya. Memang bagus, karena ada koneksi dari laporan foto publik yang masuk Qlue langsung diteruskan oleh TNGUPP nya Ahok. Jadi Ahok dan timnya nongkrong untuk mengawasi, ditempel itu organisasi perangkat daerah (OPD) SKPD dan kalau tidak dilaksanakan beritanya dilaporkan ke Ahok dan langsung ada sanksinya," kata Surya.

"Sekarang ini pakai JAKI, jadi lebih soft. Artinya dibangun sistem pengaduan masyarakat, lalu masuk ke penilaian kinerja dia, atasannya menilai, kemudian masuk kedalam sistem birokrasi. Jadi ada tunjangan kinerja terkait itu. Performa dan pelayanan dia terhadap masyarakat langsung terkait. Jadi barangkali pada momen pak Ahok bagus, hanya saja sekarang lebih sistemik," lanjutnya.

Surya mengatakan, sebagai orang dekat Presiden Joko Widodo (Jokowi), ia berharap Pj Gubernur Heru bisa menyinkronkan sistem-sistem tersebut.

Sebab menurutnya membuka pengaduan di pendopo lebih banyak gimiknya daripada substansinya.

Baca juga: VIDEO Tiga Hari Meja Pengaduan Pemprov DKI Dibuka: 83 Warga Datang Sampaikan Aduan Beragam

"Jadi lagi-lagi, mumpung pak Heru orang dekatnya pak Jokowi, ya tuntaskan dan gak perlu gimik-gimik yang gak perlu banget. Maksudnya membuka pengaduan di pendopo lebih banyak gimiknya daripada substansinya. Karena sebenarnya pengaduan sudah ada sebenarnya di JAKI," ujar Surya.

© 2023 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas