TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polda Metro Jaya mengerahkan sebanyak 7.421 personel dalam Operasi Lilin Jaya 2022 guna mengamankan perayaan Natal dan Tahun Baru 2023 mendatang. 

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan, nantinya ribuan personel itu akan disebar di seluruh wilayah hukum Polda Metro Jaya dalam perayaan Nataru tersebut. 

"Untuk kegiatan Operasi Lilin Jaya 2022 ini khususnya di wilayah Polda Metro Jaya akan menurunkan pengamanan sebanyak 7.421 personel," kata Zulpan kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Senin (19/12/2022).

Nantinya disebut Zulpan, sebelum pelaksanaan Operasi Lilin Jaya 2022, seluruh personel yang akan diterjunkan akan terlebih dahulu dilakukan gelar pasukan di kawasan Monas oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit.

"Kemudian kegiatan ini, juga pada tanggal 22 Desember akan dilakukan gelar pasukan yang direncanakan di Monas oleh Bapak Kapolri, kemudian tanggal 23 dimulai operasi," jelasnya.

Seluruh personel pengamanan itu lanjut Zulpan akan mengamankan sebanyak 1.385 gereja yang tersebar di wilayah hukum Polda Metro Jaya. 

"Dibantu rekan rekan dari TNI dan juga dari masyarakat tentunya, kita akan mengamankan itu semua," ucapnya.

Polda Metro Jaya Gelar Operasi Lilin Jaya Jelang Perayaan Nataru

Seperti diketahui, Polda Metro Jaya akan menggelar Operasi Kepolisian Terpusat atau Lilin Jaya 2022 jelang Natal dan tahun baru (Nataru) 2023.

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran mengatakan, dalam Operasi Lilin Jaya 2022 kali ini akan digelar selama 11 hari yakni 23 Desember 2022 hingga 2 Januari 2023 mendatang.

"Kita akan mulai operasi lilin ini dari 23 (Desember) selama 11 hari sampai tanggal 2 Januari (2023)," papar Fadil.

Baca juga: Jelang Nataru Polda Metro Gelar Operasi Lilin Jaya 2022, Mulai 23 Desember hingga 2 Januari 2023

Menurut Fadil, pasca melandainya angka penularan Covid-19 diprediksi Nataru 2023 kali ini akan menyedot antusias masyarakat cukup banyak.

Oleh karena itu dikatakan Fadil, pihaknya bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta dan unsur TNI akan mengantisipasi terjadinya potensi kamtibmas saat Nataru mendatang.

"Dengan strategi bergerak bersama bersinergi antar instansi salah satu Forkopimda DKI, saya yakin kesiapan Nataru ini akan lebih matang dan lebih siap kita hadapi bersama-sama," ucap Fadil Imran.

Meski baru akan digelar 23 Desember mendatang, Fadil menjelaskan pihaknya disebut sudah mulai bergerak mempersiapkan segala sesuatunya jelang perayaan tahunan tersebut.

"Para Kapolres, Dandim, jajaran Pemprov dan pemerintah di wilayah penyangga sudah melakukan pendataan, khususnya Gereja untuk kebaktian dan misa Natal," jelasnya.

Dalam Operasi Lilin kali ini, Kapolda pun menekankan kepada jajaranya untuk serius dalam pelaksanaanya kedepan terlebih di tengah aktivitas masyarakat yang sudah tinggi.

Ia pun meminta agar seluruh lokasi yang dipakai khususnya untuk perayaan Natal agar diperiksa ataupun di data dengan baik.

"Saya minta keseriusan dalam assesment di lokasi yang nantinya dijadikan tempat perayaan Natal dan tempat perayaan tahun baru," pungkasnya.

Kapolda Antisipasi Ancaman Aksi Teror dan Intoleransi Jelang Perayaan Nataru

Mengenai hal ini, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran meminta kepada seluruh jajaranya mengantisipasi adannya potensi ancaman teror dan intoleransi dalam perataan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2023 mendatang.

Menurut Fadil, jelang perayaan Nataru mendatang pihaknya bersama unsur TNI dan Pemprov DKI Jakarta akan mengantisipasi potensi kerawanan yang ada jelang perayaan tahunan tersebut, salah satunya aksi teror.

"Pertama di bidang Kamtibselcarlantas, kedua aksi yang terkait dengan teror dan tindakan intoleransi, curas dan beberapa prediksi bencana alam yang harus kita antisipasi," jelas Fadi.

Ia pun menjelaskan, jajaranya diminta untuk melakukan assesment di lokasi-lokasi seperti gereja dan sejumlah tempat hiburan pada operasi Lilin Jaya 2022.

"Ada gereja atau tempat lain yang difungsikan sebagai tempat ibadah kemudian ada tempat hiburan dan lokasi wisata untuk segera di lakukan assesment," ucapnya

Kendati demikian untuk mengantisipasi potensi kerawanan tersebut dikatakannya perlu adanya koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan.

"Mulai dari pemerintah provinsi, aparat keamanan, termasuk pelaku usaha hingga seluruh elemen masyarakat demi terwujudnya situasi Kamtibmas yang diharapkan," pungkasnya.