Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Suryadi Jaya Purnama, tak setuju dengan wacana penerapan Electronic Road Pricing di DKI Jakarta.

Menurutnya, ERP bukan cara yang efektif untuk mengatasi tingkat kemacetan yang parah di Jakarta.

“Justru kebijakan ini hanya akan memindahkan kemacetan dari ruas jalan yang satu ke ruas jalan yang lain,” ujarnya, Sabtu (28/1/2023).

Selain itu, menurut Suryadi, pemberlakuan tarif kepada masyarakat untuk melewati ruas jalan tertentu di Jakarta hanya akan memberatkan kondisi ekonomi mereka.

“Masyarakat saat ini memiliki beban akibat dampak pandemi Covid-19 yang sudah hampir berjalan tiga tahun, ditambah lagi dengan resesi ekonomi dan ketidakpastian global. Apabila kebijakan ini diterapkan, beban yang ditanggung akan makin berat,” ungkapnya.

Baca juga: Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta: Pengecualian ERP Hanya untuk Kendaraan Pelat Kuning

Oleh sebab itu, ia meminta Pemerintah untuk melihat masalah kemacetan di Jakarta ini secara komprehensif.

Jangan sampai menurutnya solusi yang ditawarkan  bersifat parsial, yang justru malah menimbulkan masalah lain.

Suryadi menawarkan sejumlah opsi-opsi kebijakan yang bisa diambil oleh Pemerintah, dan menurutnya, itu akan lebih efektif dalam mengurangi kemacetan di DKI Jakarta.

“Solusi yang kami tawarkan adalah Pemerintah perlu mengendalikan jumlah kepemilikan kendaraan di suatu daerah tertentu."

"Artinya, bagi masyarakat menengah ke atas yang sudah memiliki kendaraan, jangan sampai Pemerintah memberikan subsidi kembali bagi mereka untuk memperoleh kendaraan."

"Selain itu, Pemerintah perlu memprioritaskan sarana transportasi publik yang masif dan terintegrasi yang memudahkan masyarakat dalam melakukan mobilitas,” pungkasnya.